KPPU Lanjutkan Penyelidikan Tender e-KTP

Kompas.com - 23/01/2012, 10:56 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan penyelidikan tender KTP elektronik setelah memanggi 11 saksi dan ahli untuk memperjelas fakta sementara yang terkumpul dalam dokumen laporan.

Dalam siaran persnya, Senin (23/1/2012), Kepala Humas dan Biro Hukum KPPU A. Junaidi menyatakan, penyelidikan itu didasarkan pada tugas dan kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam pasal 35 jo 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.

Setelah mendapatkan pemaparan sementara dari Tim Penyelidik, Komisi memerintahkan untuk memperpanjang waktu penyelidikan ini sebagaimana diatur pasal 38 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara (Perkom No.1/2010) untuk mengumpulkan dua alat bukti untuk dilanjutkan ke Pemberkasan.

Penyelidikan No. 38/Lid-L/X/2011 yang dimulai sejak 28 september 2011 ini adalah proses tindak lanjut dari laporan No. 131/KPPU-L/VII/2011 terkait dengan dugaan persekongkolan tender pada proyek E-KTP senilai Rp 5,84 triliun.

Setelah melalui serangkaian klarifikasi, KPPU memandang laporan tersebut jelas dan lengkap karena identitas pelapor dan terlapor jelas, sementara informasi yang disampaikan merupakan kompetensi absolut KPPU sebagai pengawas persaingan usaha.

Penyelidikan lanjutan ini bertujuan memperdalam dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran pasal 22 UU No.5/1999 atas potensi persekongkolan tender pelelangan pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 dengan Terlapor I, panitia pelelangan pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011, Terlapor II yaitu Konsorsium PN, dan Terlapor III Konsorsium AG.

Tender e KTP senilai Rp 5,84 triliun melibatkan peserta konsorsium, sehingga tim penyelidik tidak terbatas pada saksi yang telah dimintai keterangan, akan memanggil lagi terlapor dan pihak lain, baik peserta atau non peserta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Nasional
35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Nasional
Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: 'There Is No Room' untuk Saya

Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: "There Is No Room" untuk Saya

Nasional
Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Nasional
Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Nasional
Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

Nasional
Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

Nasional
Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

Nasional
Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

Nasional
Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

Nasional
91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Nasional
PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.