Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yulianis Bisa Dihadirkan di Sidang Nazaruddin

Kompas.com - 19/01/2012, 22:56 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis, dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi bagi terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin.

Asalkan, keterangan Yulianis memang diperlukan tim jaksa penuntut umum dalam membuktikan tuduhannya terhadap Nazar. "Bisa saja kita hadirkan untuk menggali lebih jauh," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Kamis (19/1/2012).

Nazaruddin menyebut Yulianis sebagai pintu masuk untuk mengungkap peranan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus wisma atlet ini.

Menurut Nazar, Yulianis yang menjadi orang kepercayaan Anas itu mengetahui pengeluaran dan pemasukan uang Grup Permai. Nazar juga menilai, cek Rp 4,3 miliar dari Mindo Rosalina Manulang dan Mohamad El Idris diterima Yulianis.

Cek tersebut merupakan alat bukti suap dalam kasus ini. Nazaruddin sendiri didakwa menerima suap berupa cek Rp 4,3 miliar ditambah cek Rp 300 juga dalam kasus wisma atlet.

Mantan anggota DPR itu juga mengatakan, jika KPK serius mengusut keterlibatan Anas, Yulianis seharusnya dijadikan tersangka.

Namun Johan Budi mengatakan, pihaknya belum menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Yulianis sebagai tersangka.

Selama ini, posisi Yulianis dalam kasus dugaan suap wisma atlet, kata Johan, sebatas saksi. Penyidik KPK pernah memeriksa Yulianis beberapak kali dalam proses penyidikan kasus ini.

Johan juga mengatakan, Yulianis di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat ini.

Hal itu tidak terlepas dari posisi Yulianis yang dianggap tahu banyak soal sepak terjang Nazaruddin, mantan bos-nya di Grup Permai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Nasional
    Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

    Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

    Nasional
    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com