Dalami Renovasi Ruang Banggar, KPK Kumpulkan Keterangan

Kompas.com - 19/01/2012, 18:48 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami laporan soal renovasi ruang rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang menelan biaya Rp 20,3 miliar lebih. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya akan mulai meminta keterangan sejumlah pihak terkait.

"Penelusuran dengan cara mendatangi orang-orang yang memberi tahu dan tahu informasi tersebut," katanya di Jakarta, Kamis (19/1/2012). Mengenai siapa yang akan didatangi KPK, Johan mengatakan hal itu masih dibahas di internal lembaga.

KPK secara resmi menerima laporan soal renovasi ruang rapat Banggar tersebut dari anggota DPR beberapa waktu lalu. Laporan itu, kata Johan, telah dianalisa. Johan juga mengarahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit terhadap laporan soal renovasi ruang rapat banggar itu. "Apakah juga terjadi mark-up atau tidak," ujarnya.

Namun, lanjutnya, KPK tidak perlu menunggu hasil audit BPK dalam menemukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi pada proyek renovasi tersebut. "Kalau bicara kerugian negara atau mark-up kan itu harus ada auditnya, tapi dalam hal ini kalau ada yang beri info suap-menyuap kan tidak perlu audit," ungkap Johan.

Proyek renovasi ruang rapat Banggar tersebut, menurutnya, dapat diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi jika KPK menemukan dua alat bukti terkait. "Ukuran tindak pidana korupsi adalah ada alat bukti atau nggak. Bisa jadi Rp 20 miliar itu tidak ada korupsinya, tapi Rp 10 miliar ada korupsinya," ucap Johan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

    PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

    Nasional
    Kasus Covid-19 Terus Naik,  Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

    Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

    Nasional
    Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

    Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

    Nasional
    Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

    Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

    [POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

    PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

    Nasional
    Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

    Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

    Nasional
    Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

    Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

    Nasional
    Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

    Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

    Nasional
    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

    Nasional
    Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

    Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

    Nasional
    Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Nasional
    Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

    Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

    Nasional
    Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

    Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

    Nasional
    Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

    Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.