Marzuki Minta BURT Dihapus

Kompas.com - 19/01/2012, 16:57 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR diminta untuk dihapus. Segala urusan rumah tangga DPR sebaiknya hanya ditangani oleh Sekretariat Jenderal DPR. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR yang juga Ketua BURT Marzuki Alie dan Ketua Badan Kehormatan DPR M Prakosa secara terpisah, Kamis (19/1/2012).

Marzuki mengatakan, selama ini BURT hanya menjadi alat legitimasi kerja Kesekjenan. Padahal, kata dia, anggota DPR tidak mengerti teknis proyek-proyek di Setjen.

"Ke depan enggak perlu lagi (BURT) karena memang enggak manfaat apa-apa. Justru menjadi serangan publik. Untuk hal-hal tertentu dikembalikan saja kepada pimpinan DPR," kata Marzuki melalui pesan singkat.

Prakosa mengatakan, tak perlu anggota DPR mengurusi masalah rumah tangga. "Masa anggota Dewan ngurusi pembuatan pagar, ruangan, pembuatan toilet. Itu di dunia mana pun tidak ada," ucap dia.

Untuk itu, tambah Prakosa, pihaknya akan mengusulkan ke pimpinan DPR agar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) direvisi. "Nanti akan kita upaya perbaikan yang lebih besar," ucapnya.

Seperti diberitakan, Marzuki mengaku kerap tak tahu mengenai proyek yang dilaksanakan Setjen DPR. Contohnya, Marzuki mengaku tak tahu-menahu soal renovasi ruang Banggar yang menghabiskan uang rakyat senilai Rp 20,3 miliar.

Menurut Marzuki, lantaran sibuk, dirinya tak mungkin memeriksa secara rinci penyusunan anggaran di BURT sebelum disahkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan akurasi kebijakan Pusat

    Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan akurasi kebijakan Pusat

    Nasional
    Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tim Saham Benny Tjokro sebagai Saksi

    Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tim Saham Benny Tjokro sebagai Saksi

    Nasional
    Jelang Sidang Eks Mensos Juliari Batubara, ICW Harap Jaksa KPK Tuntut Seumur Hidup

    Jelang Sidang Eks Mensos Juliari Batubara, ICW Harap Jaksa KPK Tuntut Seumur Hidup

    Nasional
    Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

    Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

    Nasional
    Komnas HAM: Korban Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Berkebutuhan Khusus

    Komnas HAM: Korban Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Berkebutuhan Khusus

    Nasional
    Kapolda Sulteng: Pengejaran Teroris Poso Terkendala Medan Berat dan Simpatisan

    Kapolda Sulteng: Pengejaran Teroris Poso Terkendala Medan Berat dan Simpatisan

    Nasional
    Moeldoko: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke di Luar Standar dan Prosedur

    Moeldoko: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke di Luar Standar dan Prosedur

    Nasional
    Lili Pintauli Diduga Berkomunikasi dengan Pihak Beperkara, ICW Minta KPK Dalami Aliran Dana

    Lili Pintauli Diduga Berkomunikasi dengan Pihak Beperkara, ICW Minta KPK Dalami Aliran Dana

    Nasional
    Kemiskinan Meningkat, Jaminan Perlindungan Sosial Belum Berubah

    Kemiskinan Meningkat, Jaminan Perlindungan Sosial Belum Berubah

    Nasional
    Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

    Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

    Nasional
    Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

    Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

    Nasional
    UPDATE: Tambah 9 di 2 Negara, WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.500 Kasus

    UPDATE: Tambah 9 di 2 Negara, WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.500 Kasus

    Nasional
    Periksa 4 Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Aliran Uang Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

    Periksa 4 Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Aliran Uang Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

    Nasional
    Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

    Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

    Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X