Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mekeng Tuding Balik Setjen DPR

Kompas.com - 18/01/2012, 13:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Melchias Markus Mekeng menuding balik pihak Sekretariat Jenderal DPR terkait kasus renovasi ruang kerja Banggar di Gedung Nusantara I. Menurut Mekeng, Kepala Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat yang mempermainkan proyek renovasi ruang Banggar senilai Rp 20,3 miliar.

"Kalau saya curiga Sumirat itulah pemainnya. Sekarang setelah proyek Banggar diributkan, dia seenaknya main tuding, padahal Setjenlah pelaksana proyek," kata Mekeng ketika dihubungi, Rabu (18/1/2012).

Mekeng membantah pihaknya yang menentukan spesifikasi barang-barang mewah untuk ruang kerja. Menurut dia, permintaan kepada Setjen hanya agar menyediakan tempat yang lebih layak, seperti lampu yang terang, tempat penyimpanan data yang rapih, dan ruangan dengan cat warna terang agar ruangan tak terlihat suram.

"Lama-lama omongannya makin ngawur, menuding pimpinan Banggar yang minta kursi Rp 24 juta. Kalau kami minta kursi berlapis emas, apa Setjen penuhi begitu saja? Mereka yang tahu standar ketentuan, mereka yang pegang anggaran, mereka yang beli, kok, kita yang disalahkan?" kata Mekeng. "Jadi jelas, kursi dari Jerman itu mereka yang ajukan, bukan permintaan kita. Memangnya kita kurang kerjaan sampai ngurusin kursi," tutur politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, ada rekaman yang berisi permintaan spesifikasi tertentu barang untuk ditempatkan di ruang Banggar. Permintaan itu datang dari pimpinan Banggar. Jika sesuai ketentuan pemerintah, renovasi ruang kerja Banggar hanya membutuhkan dana Rp 2,7 miliar. Namun, angka itu membengkak lantaran spesifikasi barang-barang mewah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    Nasional
    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Nasional
    Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Nasional
    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    Nasional
    Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

    KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

    Nasional
    KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

    KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

    Nasional
    Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

    Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

    Nasional
    Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

    Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

    Nasional
    KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

    KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

    Nasional
    PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

    PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

    Nasional
    Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

    Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

    Nasional
    KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

    KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com