Pimpinan Ikut Menentukan

Jakarta, Kompas - Anggaran renovasi ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang baru dinilai berlebihan dan tidak memenuhi unsur kepatutan. Apalagi, pimpinan Banggar disebut-sebut turut terlibat dalam penentuan spesifikasi barang yang akan digunakan di ruangan baru.

Seperti diungkapkan Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Soemirat, Selasa (17/1), spesifikasi penggunaan material dan barang dalam ruang baru Banggar awalnya diusulkan oleh konsultan perencana, PT Gubah Laras. Konsultan kemudian menjelaskan detail rencana renovasi, termasuk bentuk bangunan, material yang digunakan, furnitur, dan sebagainya.

Konsultan perencana menawarkan berbagai pilihan spesifikasi material dan barang yang akan digunakan. Setelah itu barulah DPR memilih salah satu dari sejumlah spesifikasi material dan barang. ”Jadi, ketika dipresentasikan, dipilih salah satu. Oleh Banggar, bukan Sekjen (Sekretaris Jenderal, Nining Indra Saleh). Hanya pimpinan Banggar dan wakilnya yang datang,” katanya saat meninjau ruang Banggar bersama Badan Kehormatan (BK) DPR.

Pilihan itulah yang kini digunakan di ruang baru Banggar yang berada di Gedung Nusantara II. Salah satunya kursi di ruang rapat yang harganya mencapai Rp 24 juta. Ada pula tiga unit panel layar televisi (panel LED) berukuran besar dan dinding kedap suara.

Selain ruang kerja, ruang baru Banggar juga dilengkapi ruang tunggu, ruang makan, ruang sekretariat, dan ruangan khusus untuk tempat istirahat menteri. Ruang istirahat itu disiapkan karena sering kali menteri-menteri, terutama Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus mengikuti rapat hingga dini hari.

Keterlibatan anggota DPR dalam menentukan spesifikasi itulah yang kini tengah diselidiki oleh BK DPR. BK menilai anggaran renovasi sebesar Rp 20,3 miliar terlalu besar dan melanggar kepatutan. ”Usulannya sedemikian besarnya. Lalu, spesifikasinya, minta ini-itu,” ujarnya seusai meminta penjelasan Sekjen DPR dan jajarannya.

Setelah meminta penjelasan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Setjen DPR, BK menengarai ada empat anggota DPR yang mengusulkan spesifikasi material dan barang yang akan digunakan di ruang baru Banggar. Namun, M Prakosa, Ketua BK DPR, tidak bersedia menyebut nama empat anggota DPR yang terlibat dalam penentuan spesifikasi.

Sebenarnya, kemarin, BK juga menjadwalkan untuk meminta penjelasan Banggar. Namun, pertemuan batal dilaksanakan karena Banggar memiliki agenda lain.

Sebelumnya, Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng menegaskan jika Banggar hanya menyatakan bahwa ruang Banggar yang lama sudah tidak layak untuk menampung 85 anggota dan tamu yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. Banggar tidak memiliki kewenangan mengusulkan anggaran ke BURT, apalagi memilih spesifikasi barang. ”Banggar tidak ada urusan, (kursi) mau impor atau lokal. Itu urusan Setjen,” ujarnya.

Banggar hanya meminta kepada Setjen yang menyediakan tempat yang lebih layak, seperti lampu yang terang, tempat menyimpan data yang rapi, dan ruangan dengan cat warna terang agar ruangan tak terlihat suram.

Mekeng meminta Setjen tidak melempar tanggung jawab dengan menyebut pimpinan Banggar turut menentukan spesifikasi barang. Sebab, pengerjaan proyek renovasi sepenuhnya menjadi kewenangan Setjen DPR.

Sementara itu, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Franz Magnis-Suseno dan peneliti Indonesia Bugdet Center Roy Salam, secara terpisah di Jakarta, kemarin, minta DPR mawas diri terkait sejumlah proyek revonasi atau pembangunan yang diprotes masyarakat. Para wakil rakyat itu harus segera mengubah visi dari mementingkan memoles gedung serta fasilitasnya menjadi lebih mengurus peningkatan kinerja untuk perjuangan aspirasi rakyat. (IAM/nta)