Bupati Purwakarta: Rp 20,3 Miliar Bisa Jamin 75.000 Warga

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengritik biaya renovasi ruang Badan Anggaran DPR sebesar Rp 20,3 miliar, sebagai pemborosan. Selain terlalu besar, anggaran sebesar itu tak bisa dinikmati rakyat.

"Uang sebesar itu bisa digunakan untuk memberi jaminan sosial 75.000 warga," ujar Dedi, saat peluncuran program jaminan sosial bagi pekerja informal Purwakarta di Desa Cileunca, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (16/1/2012).

Terhitung mulai tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengikutsertakan 75.474 pekerja informal, dalam program penjaminan sosial yang diselenggarakan PT Jamsostek (persero). Mereka antara lain buruh tani, tukang becak, buruh pemetik teh, pedagang kaki lima, tukang sol sepatu, dan tenaga kerja honorer.

Iuran bulanan seluruhnya ditanggung pemerintah daerah dengan dana dari APBD Purwakarta. Program itu melengkapi program serupa bagi sekitar 12.000 pekerja sosial (seperti ketua RT, RW, karang taruna, aparat desa, dan guru mengaji) pada tahun lalu. Total dana yang disiapkan untuk membayar iuran mencapai Rp 25 miliar tahun ini.

Dengan penyertaan dalam program itu, pekerja sosial dan pekerja informal beserta dua anak dan istrinya di Kabupaten Purwakarta, dijamin pemeliharaan kesehatan dan kematiannya. "Saya yakin ini yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya," tambah Dedi Mulyadi.