Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rosa: Ketua Besar Itu Pimpinan Banggar DPR

Kompas.com - 16/01/2012, 12:56 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus suap wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang, mengungkapkan bahwa sosok "ketua besar" yang terungkap dalam pembicaraannya dengan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh, dalam persidangan Muhammad Nazaruddin yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/1/2012).

Menurut Rosa, yang dimaksud dengan "ketua besar" dalam percakapannya itu adalah pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Namun, Rosa tidak mengungkapkan nama ketua besar yang dimaksud. Lebih jauh, Rosa menjelaskan, melalui BlackBerry Messanger (BBM), Angelina meminta uang kepada Nazaruddin melalui Rosa. Uang itu, kata Angelina, untuk membuat kenyang "ketua besar".

"Dia (Angelina) bilang kalau 'ketua besar' kenyang, maka kita akan enak," ucap Rosa menirukan Angelina. Namun, siapa ketua besar yang dimaksud itu tidak ditanyakan Rosa ke Angelina melalui BBM.

Saat keduanya bertemu, Rosa baru menanyakan hal itu kepada Angelina. Kemudian, Rosa menuturkan, sambil menyerahkan catatan berisi hitung-hitungan, Angelina mengatakan bahwa 'ketua besar' adalah para pimpinan di Banggar DPR. "Biasalah, untuk pimpinan-pimpinan kita di Banggar," tutur Rosa menirukan Angelina.

Permintaan Angelina itu, kata Rosa, kemudian dia sampaikan ke atasannya, Muhammad Nazaruddin. Disebutkan pula, tidak ada anggaran jika tidak ada uang. "Saya sampaikan 'Bapak, memang didesak, kalau enggak ada uang, enggak turun anggarannya," ungkap Rosa.

Selain mengungkap siapa ketua besar, Rosa juga mengatakan soal 'bos besar'. Menurutnya, jika kata 'bos besar' diucapkan dari mulut Rosa, maka artinya pimpinan perusahaan Grup Permai. Namun jika 'bos besar' diucapkan Angelina, maka kata itu berarti pimpinan Banggar dari Partai Demokrat, Mirwan Amir.

"Kalau big bos Bu Angie, orang-orang yang berwenang golkan anggaran, pimpinan Banggar," kata Rosa. "Jatah Fraksi Demokrat, Mirwan Amir," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Nasional
    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com