Jamban Rakyat untuk DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebuah jamban putih bermerek Toto dipamerkan ke hadapan pewarta di kantor Indonensia Corruption Watch (ICW), Minggu (15/1/2012). Jamban tersebut ditopang batu bata dan dipajang dengan latar belakang tulisan "Jamban DPR Jangan Bebani Rakyat".

Kehadiran jamban putih itu bukan tanpa maksud. Peneliti korupsi politik ICW, Apung Widadi, mengatakan bahwa jamban rakyat ini sengaja dihadirkan untuk mengejek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengadakan proyek renovasi jamban dengan menelan anggaran Rp 2 miliar.

"Kita ingin mengejek DPR soal kebijakan toilet, gedung Banggar. Ini adalah jamban yang ada di masyarakat. Jamban masyarakat cukup kurang, kenapa DPR renovasi toilet yang masih bagus hingga Rp 2 miliar," kata Apung dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu.

Sikap ini disampaikan Apung mewakili Koalisi Anti Mafia Anggaran yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat lainnya, Indonesia Budget Center (IBC) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Dana Rp 2 miliar yang dianggarkan DPR untuk merenovasi toilet, katanya, sedianya dapat memenuhi kebutuhan pembangunan 174 kamar mandi cuci kakus (MCK) di perkampungan miskin.

Peneliti IBC, Roy Salam, menambahkan, DPR tidak transparan dalam mengadakan proyek tersebut. Pada proyek renovasi toilet, misalnya, tidak dijelaskan bagian mana dari toilet yang akan diperbaiki.

"Apa yang harus diperbaiki? Apakah toilet itu dibongkar? Atau, cuma aksesorinya? Kalau kerannya yang rusak, kerannya saja yang diperbaiki," ucapnya.

Berdasarkan data IBC, setiap tahunnya, DPR menganggarkan miliaran rupiah untuk perbaikan toilet. Dalam APBN 2009, biaya yang dianggarkan untuk renovasi toilet mencapai Rp 2,98 miliar, sementara 2010 mencapai Rp 1,76 miliar.