Sekjen Dapat Peringatan Keras dari Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menyampaikan peringatan keras kepada Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh terkait pelaksanaan berbagai proyek di DPR selama ini, terutama proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar DPR.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, peringatan keras itu akan disampaikan secara tertulis kepada Nining. Rencana itu muncul setelah ia berkonsultasi melalui telepon dengan empat pimpinan lainnya.

"Hari ini terpaksa peringatan itu diberikan," kata Marzuki di ruang kerjanya di DPR, Jumat (13/1/2012), seusai melakukan pertemuan dengan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Nining.

Marzuki mengaku, dalam pertemuan itu ia menegur keras Nining atas berbagai kesalahan selama dua tahun menjabat. Menurut dia, Nining melempar tanggung jawab atas segala proyek kontroversial. Nining beralasan hanya sebagai pelaksana.

"Beliau itu eselon IA, artinya pejabat tertinggi di DPR. Dia tidak bisa hanya melempar persoalan, tetapi tidak ada tanggung jawab. Seolah-olah ini semua salah pihak lain, saya hanya sebagai pelaksana. Kalau pelaksana cukup eselon III. Eselon IA itu orang yang mengambil kebijakan, menegur kalau di bawahnya tidak benar," jelas Marzuki.

Marzuki menambahkan, ia menerima banyak pengaduan dari vendor mengenai tender di Setjen DPR yang diduga terjadi penyimpangan. Menurutnya, semua pengaduan itu diteruskan ke Sekjen.

"Namun, tidak jelas apa tindakannya dan tidak serius untuk selesaikan masalah karena kejadian itu berulang terus," kata politisi Partai Demokrat itu.

Marzuki menambahkan, mayoritas pimpinan DPR menginginkan agar pimpinan merekomendasikan pemecatan Nining ke Presiden. Meski demikian, kata dia, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut.

"Bisa saja pimpinan berubah pikiran. Tapi kalau semua pimpinan sepakat untuk mengganti, ya kita ganti. Kalau pimpinan usulkan (pemecatan), jadi barang itu," ucapnya.

Mengundurkan diri

Taslim, anggota Banggar dari Fraksi Partai Amanat Nasional, mengaku akan mengundurkan diri dari Banggar lantaran tak mau menggunakan ruang rapat yang dibangun dengan biaya besar. Pasalnya, kata dia, situasi masyarakat saat ini masih jauh dari sejahtera, terutama di daerah pemilihannya, Sumatera Barat.

"Rehab dengan biaya Rp 20 miliar terlalu sulit bagi saya untuk mencari pembenaran dan sangat sulit untuk diterima akal sehat," kata Taslim.