KPK Tindak Lanjuti Laporan soal Renovasi Ruang Banggar

Kompas.com - 13/01/2012, 17:43 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti laporan soal renovasi ruang rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang menelan biaya lebih dari Rp 20,3 miliar. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya telah mendapat laporan soal dugaan penyimpangan dalam proyek renovasi tersebut. Kini, laporan itu sedang ditelaah.

"Semua ditindaklanjuti, semua ditelaah dulu," kata Johan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/1/2012).

Kamis (12/1/2012) kemarin, anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Suding, melaporkan secara lisan ke KPK soal renovasi ruang rapat Banggar itu. "Kemarin ada rombongan Timwas (Tim Sembilan), itu ada Pak Suding, dia ngomong, 'Saya mau lapor', sebagai dia pribadi soal pembangunan Banggar," kata Johan.

Jika diperlukan, lanjutnya, KPK dapat menghubungi Suding untuk meminta informasi tambahan. "KPK bisa minta informasi, kalau dibutuhkan, kurang informasi, bisa melalui telepon," tambah Johan.

Sebelumnya, pimpinan DPR meminta KPK menelusuri ada tidaknya penyimpangan penggunaan anggaran dalam renovasi ruang rapat Banggar di gedung Nusantara I. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, tidak masuk akal jika renovasi itu menelan biaya Rp 20,3 miliar. Sekretaris Jenderal DPR, kata dia, harus menjelaskan secara rinci setiap penggunaan anggaran itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

    KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

    Nasional
    Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

    Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

    Nasional
    Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

    Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

    Nasional
    KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

    KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

    Nasional
    Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

    Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

    Nasional
    KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

    KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

    Nasional
    Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

    Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

    Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

    Nasional
    Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

    Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

    Nasional
    Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

    Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

    Nasional
    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Nasional
    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Nasional
    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Nasional
    Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

    Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

    Nasional
    Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

    Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.