Setjen DPR Diminta Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat didesak menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran renovasi ruang Badan Anggaran atau Banggar DPR yang mencapai Rp 20 miliar. Pasalnya, proyek itu dinilai sama sekali tidak terbuka.

"Kita minta Setjen menyampaikan setransparan mungkin tentang renovasi ruangan Banggar. Ini hampir tidak ada yang tahu, tiba-tiba sudah jadi," kata Saan Mustopa, anggota Badan Anggaran DPR, di Kompleks DPR, Jumat (13/1/2012).

Menurut Saan, pihak Setjen DPR tidak bisa beralasan bahwa penggunaan anggaran adalah rahasia negara. Pasalnya, ucap dia, ruangan Banggar itu untuk kepentingan publik. Apalagi, renovasi itu sudah menjadi polemik.

Saan mengaku tak tahu-menahu soal renovasi ruang Banggar. Menurut dia, selama ini tidak ada permintaan dari anggota Banggar untuk merenovasi ruang rapat.

"Kalau Setjen katakan itu atas permintaan Banggar, itu kan bisa dilihat dari risalah rapat, ada enggak dalam risalah rapat," kata dia.

Saan menilai tidak perlu dibuat ruang rapat yang diisi berbagai fasilitas mewah hingga menghabiskan dana Rp 20,3 miliar. Yang terpenting, kata dia, adalah fungsi dan kegunaan ruangan tersebut.

Setjen perburuk citra DPR

Saan menambahkan, kerja Setjen DPR selama ini kerap memperburuk citra DPR dengan melaksanakan berbagai proyek kontroversial. Hendaknya, kata dia, Setjen berkonsultasi terlebih dulu dengan pimpinan DPR atau pimpinan fraksi sebelum proyek dijalankan.

"Fraksi bisa memberikan masukan (proyek) itu layak dilakukan atau tidak. Kalau selama ini, jangankan anggota, pimpinan fraksi enggak tahu tentang rencana-rencana yang akan dilakukan kesetjenan. Tiba-tiba DPR sudah dicaci aja," kata politisi Partai Demokrat itu.

"Ini membuat kredibilitas DPR semakin memburuk. Belum kelar soal (renovasi) toilet, ada lagi ruang Banggar. Ini awal tahun yang kurang baik buat reputasi DPR," ujar anggota Komisi III itu.

Seperti diberitakan, hingga saat ini pihak Setjen tak mau menjelaskan secara rinci kepada publik mengenai proyek ruang Banggar berniliai puluhan miliar itu. Padahal, pimpinan DPR sudah meminta agar Setjen terbuka. Sejumlah anggota Komisi III sudah melaporkan proyek renovasi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).