Renovasi Ruangan Diadukan

Jakarta, Kompas - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat melaporkan proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menilai alokasi anggaran proyek itu, yang mencapai lebih dari Rp 20,3 miliar, sebagai hal yang tidak wajar.

”Kami juga melaporkan proyek di DPR lainnya, terutama renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar),” kata Sarifudin Sudding, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), di kantor KPK, Jakarta, Kamis (12/1). Anggota DPR yang juga menemui pimpinan KPK antara lain Akbar Faizal (Hanura), Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar (F-PG).

Selain proyek renovasi ruang rapat Banggar DPR dan perkara pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun ke Bank Century, anggota DPR itu melaporkan pula proyek renovasi toilet dan lapangan parkir DPR. Proyek itu dinilai mencederai rasa keadilan rakyat.

Sudding mengatakan, dia dan beberapa anggota DPR terkejut dengan besaran angka proyek renovasi ruangan kerja Banggar itu. Karena itu, dia meminta KPK segera mengkaji proyek itu.

Ketua DPR Marzuki Alie juga mengaku terkejut dengan biaya renovasi ruang kerja Banggar itu. Padahal, dia adalah Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR. ”Kami sudah sampaikan data ke KPK,” kata Sudding lagi.

Sebaliknya, Wakil Ketua DPR Bidang Perekonomian Anis Matta mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek renovasi ruang kerja Banggar. ”Ini sudah berjalan. Jadi diaudit saja. Tak ada masalah,” katanya di Jakarta, Kamis.

Pelaksana proyek itu adalah Sekretariat Jenderal DPR. Proyek dikerjakan PT PP, yang adalah badan usaha milik negara. Ia juga kembali menegaskan, pimpinan DPR tak tahu-menahu soal rencana renovasi ruangan itu.

Anis berharap, Banggar tak lagi menggelar rapat di luar DPR setelah mendapat ruangan baru.

Secara terpisah, Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng mengaku tidak tahu-menahu mengenai penganggaran Rp 20,3 miliar untuk renovasi ruangan kerja Banggar DPR. ”Itu urusan Sekjen DPR,” ujarnya.

Mekeng mengakui, anggota Banggar DPR hanya mengatakan ruang kerjanya tak memadai lagi. Setjen DPR yang merencanakan teknis ruangan baru itu.

Ruang kerja Banggar yang baru di Gedung Nusantara II hampir selesai direnovasi. Temboknya seluas 10 x 10 meter persegi dicat warna oranye dan krem. Dinding itu dilengkapi peredam suara. Meja dan kursi yang masih terbungkus plastik tertata rapi di dalam ruangan itu. Mebeler itu kabarnya diimpor. (RAY/NTA)