Pimpinan DPR Minta KPK Telusuri Renovasi Ruang Banggar

Kompas.com - 12/01/2012, 18:30 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri ada tidaknya penyimpangan penggunaan anggaran dalam renovasi ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar DPR di Gedung Nusantara I. Pasalnya, Taufik menilai tidak masuk akal jika renovasi itu menelan dana hingga Rp 20,3 miliar.

"Itu perlu ditelusuri KPK agar rakyat tidak merasa dibohongi. Ini sudah di luar nalar," kata Taufik di Komplek DPR, Kamis (12/1/2012).

Taufik menambahkan, jika menghabiskan uang Rp 20 miliar, berarti setiap meter persegi di ruang Banggar senilai Rp 200 juta. Sekretariat Jenderal DPR, kata dia, harus menjelaskan secara rinci setiap penggunaan anggaran itu.

Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Taufik mengimbau kepada seluruh anggota PAN di Banggar untuk tidak menggunakan dulu ruang baru Banggar.

"Ini melukai rakyat. Ini sangat tidak relistis. Supaya tidak menimbulkan rasa kecurigaan yang berlanjut, tentunya PAN jangan memanfaatkan ruangan baru sebelum semuanya clear," pungkas Taufik.

Selain Taufik, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga meminta agar Setjen DPR menjelaskan secara rinci kepada publik. "Saya perintahkan harus ada transaparansi yang penuh untuk jelaskan ini," kata Priyo.

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat tak mau berkomentar ketika dihubungi. Dia mengatakan, akan ada penjelasan kembali oleh Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh.

Sebelumnya, pihak Sekjen DPR tak mau merinci penggunaan anggaran dalam renovasi ruang Banggar. Nining mengklaim tidak ada penyimpangan dalam proyek itu. Dia juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan hal itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

    Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

    Nasional
    Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

    Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

    Nasional
    Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

    Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

    Nasional
    Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

    Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

    Nasional
    Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

    Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

    Nasional
    Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

    Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

    Nasional
    Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

    Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

    Nasional
    Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

    Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

    Nasional
    Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

    Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

    Nasional
    KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

    KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

    Nasional
    Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

    Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

    Nasional
    KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

    KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

    Nasional
    Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

    Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

    Nasional
    Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

    Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

    Nasional
    RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

    RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.