Mendagri Kesal Disebut Cabut Perda Miras

Kompas.com - 12/01/2012, 16:34 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah dirinya meminta agar Peraturan Daerah atau Perda yang mengatur tentang minuman keras dicabut. Menurut Gamawan, ia hanya mengingatkan daerah untuk mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam membuat Perda.

Gamawan menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan bertugas membantu Presiden mengevaluasi Perda. Hasil evaluasi, ada Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, jelas Gamawan, diatur tiga golongan minuman keras yakni Golongan A dengan kandungan alkohol 0-5 persen, B antara 5-20 persen, dan C antara 20-55 persen.

"Dalam Keppres disebutkan bahwa yang kandungan etanolnya 0-5 persen itu boleh bebas (beredar)," kata Gamawan di Komplek Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (12/1/2012).

Selain Kepres, kata Gamawan, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang mengatur miras seperti perizinan, impor, pabrik, dan lainnya. Bupati, tambah dia, mengatur di mana lokasi yang boleh menjual miras.

"Nah, yang dibuat surat oleh Mendagri kepada daerah-daerah yang mengajukan Perda itu tidak dalam bentuk keputusan, tapi mengingatkan ini ada pasal sekian, ada undang-undang sekian agar dipedomani. Tidak boleh membuat Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salahnya dimana?" ucap dia.

"Isu yang berkembang Mendagri batalkan Perda Miras. Enggak pernah saya batalkan. Yang berhak membatalkan Perda itu Presiden dengan Perpres-nya. Yang buat isu nggak jelas siapa, tapi dikomentari. Ini fitnah apa? Pernah enggak baca suranya? Tapi komentar jalan terus," pungkas Gamawan kesal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-undang

DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-undang

Nasional
Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

Nasional
Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Nasional
Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Nasional
Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Nasional
42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

Nasional
Di Medan, Jokowi Cerita Pembicaraan dengan Zelensky dan Putin soal Stok Gandum

Di Medan, Jokowi Cerita Pembicaraan dengan Zelensky dan Putin soal Stok Gandum

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pemasyarakatan Dihadiri 337 Anggota DPR

Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pemasyarakatan Dihadiri 337 Anggota DPR

Nasional
Pengangkatan Pj Gubernur dari Kalangan Militer Dinilai Melukai Masyarakat Aceh

Pengangkatan Pj Gubernur dari Kalangan Militer Dinilai Melukai Masyarakat Aceh

Nasional
Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

Nasional
Momentum Penegakan Regulasi Filantropi yang Adil dan Transparan

Momentum Penegakan Regulasi Filantropi yang Adil dan Transparan

Nasional
Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

Nasional
Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

Nasional
Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.