Soal "Ruang Banggar" Serahkan ke BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Anis Matta meminta kepada publik agar permasalahan renovasi ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menelan biaya hingga Rp 20,3 miliar diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasalnya, kata Anis, seluruh penggunaan anggaran pasti akan diaudit. " Pimpinan mendorong audit. Audit saja tidak ada masalah. Kalau ada misalnya hal yang tidak wajar biar nanti itu ditemukan di auditnya," kata Anis di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2012).

Anis menambahkan, pimpinan DPR tak tahu menahu mengenai teknis proyek termasuk penganggaran. Hal itu kewenangan dari Sekretariat Jenderal DPR. Namun, kata dia, proyek itu pasti sepengetahuan Badan Urusan Rumah Tanggar DPR.

Mengenai penggunaan dana Rp 20,3 miliar, Anis tak mau mengomentari lantaran tak tahu rincian penggunaan anggaran. Adapun mengenai barang impor seperti kursi di dalam ruang rapat Banggar, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai wajar.

"Kalau fasilitas impor itu ada di mana-mana. Semua gedung negara juga banyak (barang impor). Anda pergi ke Istana juga banyak barang yang impor di sana," kata Anis.

"Banggar ini kan banyak dikritik mereka rapat-rapat di luar. Yang penting, sebaiknya Banggar nanti tidak lagi melakukan rapat di luar," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh mengaklaim tidak ada penyimpangan dalam proyek itu. Dia mengaku siap jika BPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut ada tidaknya penyimpangan.

Ruang rapat Banggar dipindahkan dari Gedung Nusantara I ke Gedung Nusantara II dengan berbagai alasan seperti tak mampu menampung banyak orang, bergema, karpet lusuh, dan lainnya. Saat ini, renovasi hampir rampung.