Inilah Alasan Merenovasi Ruang Banggar DPR!

Kompas.com - 11/01/2012, 14:43 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nining Indra Saleh mengatakan, perbaikan ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR memang diperlukan. Pasalnya, menurut Nining, ruang rapat saat ini tak mendukung kerja Banggar.

"Pembangunan ruangan kebutuhan bukan permintaan (anggota Banggar)," kata Nining di Gedung DPR, Rabu (11/1/2012), saat ditanya apakah pembangunan berbiaya Rp 20 miliar itu atas permintaan anggota Banggar atau inisiatif Setjen DPR.

Nining menjelaskan, kapasitas ruang rapat Banggar yang lama di Gedung Nusantara I tak lagi memadai. Ruang itu, kata dia, tak dapat menampung anggota Banggar sebanyak 85 orang, ditambah tamu dari pemerintah antara 100-150 orang. Alasan lainnya, kondisi ruangan lama tak mendukung, seperti penerangan redup, suara bergema, karpet lusuh, meja atau kursi terlalu besar, dan sound system tidak memadai. Lantaran alasan itu, Setjen DPR membangun ruang kerja baru di Gedung Nusantara II atau di samping ruang Komisi III.

Dia menambahkan, ruangan itu dari dulu untuk ruang rapat Banggar. Namun, baru kali ini direalisasikan.

"Di ruang rapat Banggar yang lama akan digunakan untuk rapat Panja Dewan dan tenaga ahlinya," kata Nining.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

    Nasional
    Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

    Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

    Nasional
    Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

    Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

    Nasional
    Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

    Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

    Nasional
    KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

    KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

    Nasional
    DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

    DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

    Nasional
    Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

    Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

    Nasional
    Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

    Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

    Nasional
    Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

    Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

    Nasional
    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Nasional
    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

    Nasional
    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.