Setjen DPR Perburuk Citra Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah-langkah yang diambil pihak Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembangunan Kompleks DPR selama ini dinilai sangat merugikan citra anggota wakil rakyat. Pasalnya, publik selama ini mengkritik anggota DPR terkait berbagai pembangunan dengan dana besar.

"Itu sangat merugikan (DPR)," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tjahjo Kumolo, di Kompleks DPR, Rabu (11/1/2012).

Seperti diketahui, DPR terus disorot publik terkait berbagai pembangunan dengan dana yang relatif besar. Sebutlah misalnya, kritik pedas publik terkait rencana pembangunan gedung baru dengan biaya triliunan rupiah. Belakangan, DPR kembali dihujani kritik lantaran rencana renovasi toilet di Gedung Nusantara I dengan alokasi dana mencapai Rp 2 miliar. Terakhir, DPR dikritik perihal pembangunan ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar yang mencapai Rp 20,3 miliar.

Tjahjo mengatakan, Setjen DPR selama ini tidak merencanakan pembangunan DPR dengan baik. Selain itu, kata dia, banyak anggota DPR yang tidak menerima laporan dari Setjen ihwal apa saja yang telah dikerjakan. Dia mengaku, bahwa anggota DPR tidak terlibat dalam pembangunan seperti penetapan alokasi dana.

"Soal membangun gedung baru, meremajakan parkir, merenovasi toilet, itu bukan kewenangan DPR," katanya.

Untuk itu, lanjut anggota Komisi I itu, Badan Urusan Rumah Tangga DPR harus lebih ketat menyeleksi rencana pembangunan yang diajukan Setjen. Jika tidak perlu, BURT harus menolak.

Sementara itu, tak seperti biasanya, Ketua DPR Marzuki Alie hari ini tak mau mengomentari pembangunan di DPR, terutama soal ruang rapat Banggar baru. Alasannya, hal itu adalah kewenangan Setjen.

"Setjen yang harus menjelaskan. Kita enggak ngerti apa-apa," kata Marzuki, sambil terus berjalan ke ruang kerjanya.