Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penegakan Hukum Jelek

Kompas.com - 09/01/2012, 01:55 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Survei dari Lembaga Survei Indonesia tentang kepercayaan publik pada pemberantasan korupsi menunjukkan, publik tak lagi percaya pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi.

Dalam pemberantasan korupsi selama ini, pemerintahan Yudhoyono dipersepsikan sangat buruk oleh publik. Secara politik, persepsi publik yang sangat buruk itu berakibat pada menurunnya elektabilitas Partai Demokrat. Tingkat keterpilihan Partai Demokrat sebagai penyokong utama Presiden Yudhoyono dan pemerintah diprediksi juga menurun dalam Pemilu 2014.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggunakan metode wawancara tatap muka dengan responden. Wawancara dilakukan pada 8-17 Desember 2011. Jumlah sampel dalam survei ini 1.220 dengan margin of error (tingkat kesalahan) lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih.

Buruknya kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga tergambar dari persepsi publik terhadap kondisi penegakan hukum secara nasional. LSI mencatat, dari data longitudinal lembaga itu terhadap kondisi penegakan hukum secara nasional, per Desember 2011 berada pada titik paling rendah, minus 7. Padahal, data pada Desember 2008, tren persepsi atas penegakan hukum secara nasional masih di angka 32. Hasil ini langsung turun hingga ke angka 5 pada Desember 2009, tak lama setelah Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk skandal penalangan dana Bank Century dibentuk. Tahun lalu, kecenderungan terus turun di angka 2, dan kini jatuh ke minus 7.

Menurut Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi di Jakarta, Minggu (8/1), hampir sepanjang pemerintahan Yudhoyono (2005-2011), baru pada Desember 2011 lebih banyak rakyat yang menilai kondisi penegakan hukum secara umum jelek, dibanding yang menilai baik. Tahun sebelumnya tak pernah terjadi.

Dodi mengatakan, temuan ini menunjukkan terjadi penurunan penilaian positif atau kepercayaan publik terhadap penegakan hukum secara sangat berarti. Sebab utamanya adalah kasus Bank Century, kasus suap cek perjalanan dengan tersangka Nunun Nurbaeti, dan korupsi anggaran negara yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Hasil survei LSI juga mencatat, hanya 44 persen responden yang menilai pemberantasan korupsi masih baik. Ini menunjukkan semakin sedikit rakyat yang menilai pemerintah berkinerja baik dalam pemberantasan korupsi. ”Dari hasil survei ini, publik menilai kemampuan pemerintah memenuhi janjinya dalam memberantas korupsi ternyata hanya retorika,” kata Dodi.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis, menanggapi hasil survei LSI, mengatakan, kinerja buruk pemerintah dalam pemberantasan korupsi memberi andil turunnya tren persepsi publik terhadap penegakan hukum secara nasional. Dari awal masa Presiden Yudhoyono berkuasa hingga 2008 masih ada kepercayaan publik pada pemerintahannya. Janji pemberantasan korupsi yang diusung dalam Pemilu 2009 membuat Yudhoyono menang telak. Namun, pada periode berikutnya, publik mulai kehilangan kepercayaan sebab justru terjadi korupsi yang membelit partai penyokong utama Yudhoyono, yaitu Partai Demokrat.

Secara politik, kata Dodi, elektabilitas Partai Demokrat dapat terdongkrak apabila pemerintah memperbaiki kinerja dalam pemberantasan korupsi. Cara lainnya dengan membersihkan Partai Demokrat dari anasir yang korup. (bil)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.