Kapolri Tak Tersinggung Dikirimi Sandal Jepit

Kompas.com - 05/01/2012, 20:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengatakan kepolisian telah menerima sandal jepit dari Posko 1.000 Posko Sandal Jepit untuk Membela AAL, Kamis (5/1/2012). Pihaknya tak tersinggung dengan aksi tersebut.

AAL adalah siswa SMK Negeri 3, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang divonis bersalah pada kasus dugaan pencurian sandal jepit milik Briptu Anwar Rusdi Harahap. Kapolri mengatakan, Korps Bhayangkara terbuka terkait hal-hal yang sensitif.

"Tidak perlu tersinggung," kata Kapolri kepara para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1/2012) ketika ditanya terkait pemberian sandal jepit tersebut.

Seperti diwartakan, pada Kamis siang tadi, aktivis peduli AAL memberikan 13 kardus berukuran jumbo dan sebuah karung putih yang berisi sandal jepit bekas dan baru. "Ini untuk Mabes Polri kami membawa 100 sandal jepit sebagai bentuk ungkapan hati rakyat. Ini untuk mengingatkan Polri, sebenarnya kasus ini jadi momen penting. Banyak anak-anak dipenjara. Masih ada banyak kasus yang serupa dengan ini," ujar Budhi Kurniawan.


Pemberian sandal jepit ini kemudian diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Humas Polri, AKBP Haji Umar Anshari. Umar mengaku pihaknya dengan senang hati menerima pemberian sandal tersebut. Nantinya, kata Umar, sandal-sandal tersebut akan disumbangkan kepada yang membutuhkan.

"Terima kasih pemberian sandal ini. Seiring doa kami terima agar bermanfaat, akan disalurkan ke banyak masjid juga. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat hidayah," ujar Umar sambil tersenyum.

Rencananya, aktivis peduli AAL juga akan memberikan sandal jepit ke institusi penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemberian sandal jepit ke Kejagung dipandang penting untuk mengingatkan para jaksa agar melihat kasus anak dengan perspektif anak-anak. Sementara itu, untuk MA, sandal jepit disimbolkan bahwa hakim harus memutus dengan adil, bukan mencari selamat dengan mengabaikan keadilan.

Sandal jepit untuk KY sebagai simbol agar memeriksa hakim yang memutus tanpa bukti yang jelas. Ke Kementerian Hukum dan HAM, sandal akan menjadi simbol peringatan agar kementerian tersebut menghapuskan penjara anak.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisHindra Liu
    EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Terkini Lainnya

    Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

    Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

    Nasional
    Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

    Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

    Nasional
    Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

    Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

    Nasional
    Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

    Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

    Nasional
    Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

    Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

    Nasional
    Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

    Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

    Nasional
    Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

    Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

    Nasional
    Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

    Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

    Nasional
    [POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

    [POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

    Nasional
    Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

    Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

    MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

    Nasional
    Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

    Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

    Nasional
    Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

    Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

    Nasional
    Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

    Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

    Nasional
    Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

    Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

    Nasional
    Close Ads X