Pelayanan E-KTP Diperpanjang hingga April

Kompas.com - 28/12/2011, 19:15 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

SURABAYA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri memperpanjang pelaksanaan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di 197 kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk 12 daerah di Jawa Timur. Perpanjangan pelayanan ditetapkan hingga 30 April 2012.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Provinsi Jawa Timur Harry Soegiri mengemukakan, penambahan waktu hingga April 2012 karena ada permohonan dari para gubernur, bupati, dan wali kota.

"Surat perpanjangan waktu pelayanan E-KTP dari Mendagri sudah turun pada 20 Desember. Semoga kebijakan ini mampu menyelesaikan program E-KTP di 12 kabupaten dan kota di provinsi ini," ungkap Harry, Rabu (28/12/2011) di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Harry, perpanjangan waktu pelaksanaan E-KTP di Jawa Timur diperkirakan memunculkan masalah baru bagi pemerintah kabupaten/kota. Persoalan yang muncul dalam pelaksananan E-KTP adalah bertambahnya biaya petugas operator program dan mobilisasi penduduk wajib KTP yang belum dianggarkan pada APBD 2012 di masing-masing daerah.

Pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/5079/SI disebutkan, biaya petugas operator program dan mobilisasi penduduk wajib KTP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

"Saya belum tahu biaya petugas operator program dan mobilisasi penduduk wajib KTP dibebankan pada pos apa sebab kabupaten dan kota belum memasukkannya dalam pos APBD 2012," papar Harry.

Dalam surat edaran disebutkan, untuk optimalisasi perpanjangan waktu pelayanan E-KTP secara massal, bupati/wali kota perlu memerhatikan beberapa hal, seperti menghitung kembali jumlah penduduk wajib KTP yang belum selesai dilayani sampai 31 Desember 2011, lalu menjadwalkan ulang pelayanan.

Kewajiban lain, melaporkan secara berkala setiap hari Senin kemajuan pelaksanaan pelayanan E-KTP di masing-masing kabupaten/kota kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan kepada gubernur setempat.

Perpanjangan pelayanan E-KTP hingga 30 April 2012, menurut Harry, karena beberapa faktor. Di antaranya, keterlambatan pengiriman peralatan, jumlah alat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani, dan kesadaran masyarakat kurang dalam mengikuti program E-KTP ini.

Hingga Desember, belum banyak kabupaten/kota yang menyelesaikan pelaksanaan E-KTP karena keterlambatan peralatan dari pemerintah pusat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
PDI-P: Mbak DPP Ketua Bidang Politik

PDI-P: Mbak DPP Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Nasional
Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

Nasional
Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

Nasional
Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

Nasional
Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.