Acos Atur Pertemuan Tamsil dengan Kemennakertrans

Kompas.com - 28/12/2011, 17:19 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Iskandar Pasojo alias Acos berperan menghubungkan pihak Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait pengalokasian dana program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID).

Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Tamsil Linrung mengatakan, rekannya itu mempertemukan dia dengan Djoko Sidiq Pramono di Hotel Crowne Plaza sekitar Februari 2011 lalu. Saat itu, Djoko menjabat Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT).

"Posisi saya diminta, dihubungi Acos, 'Ada Pak Djoko ingin ketemuan menjelaskan soal anggaran terkait KTM (Kota Terpadu Mandiri) itu'. Dia mengusulkan supaya anggarannya itu bisa diakomodir di APBN 2011," kata Tamsil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (28/12/2011).

Tamsil kemudian bersedia menemui Djoko dengan alasan, sebagai anggota DPR, dia berkewajiban memberikan informasi kepada pihak yang meminta.

"Ini terkait pelayanan umum, maka saya berkewajiban menjelaskan prosedurnya," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Djoko menjelaskan kepada Tamsil soal pentingnya program KTM bagi pembangunan daerah transmigrasi. Selain diikuti Acos, pertemuan tersebut juga dihadiri Ali Mudhori, yang dikenal Tamsil sebagai staf Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

"Jelaskan program itu penting, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan transmigran," kata Tamsil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Merespon penjelasan Djoko itu, Tamsil lantas mempersilahkan Djoko untuk menyampaikan usulannya ke Kementerian Keuangan.

"Saya respons, itu memang bagus. Tetapi, harus melalui mekansisme yang benar, sampaikan ke Kemenkeu, nanti Kemenkeu ke Banggar," ungkapnya.

Adapun, Acos diakui Tamsil sebagai rekannya yang sama-sama tergabung dalam Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI). "Hanya, di PNTI, dia (Acos) wakil ketua umum, saya ketua umum," ucap Tamsil.

Seperti diberitakan, dana PPID untuk program Kemennakertrans dipersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua pejabat Kemennakertrans, I Nyoman Suisnayan dan Dadong Irbarelawan menjadi terdakwa karena diduga menerima suap dari pengusaha Dharnawati. Suap diduga berkaitan dengan penetapan empat kabupaten di Papua yakni Keerom, Manokwari, Teluk Wondama, dan Mimika sebagai daerah penerima dana PPID.

Menurut Tamsil, dirinya tidak terlibat dalam pembahasan penentuan empat daerah tersebut. Penentuan daerah-daerah itu dilakukan Kemennakertrans.

"Kita hanya berikan persetujuan," katanya.

Sebelumnya, saat bersaksi di persidangan, Djoko mengaku diminta Ali Mudhori yang datang dengan Sindu Malik untuk menjelaskan program KTM ke Tamsil Linrung. Ali memberitahukan kepada Djoko adanya dana APBN-P 2011 Rp 1 triliun yang akan dialokasikan untuk PPID. Namun, menurut Tamsil, keputusan soal alokasi APBN-P untuk PPID itu diputuskan Banggar bersama Kementerian Keuangan di Cikopo, beberapa bulan setelah pertemuan dirinya dengan Djoko di Hotel Crowne Plaza.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.