Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Jangan Ada Intimidasi

Kompas.com - 28/12/2011, 04:50 WIB

Bima, Kompas - Aparat kepolisian diminta tidak lagi melakukan penyisiran dan intimidasi terhadap masyarakat pasca-insiden kekerasan saat pembubaran massa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu pekan lalu. Hal itu tidak saja dapat memicu konflik horizontal meluas, tetapi juga tidak akan menyelesaikan masalah.

Ridha Saleh, Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Pelabuhan Sape yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengatakan hal itu, Senin (27/12), di hadapan sekitar 1.000 orang di lapangan depan SMA Negeri 1 Lambu, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Bima.

Ridha turun ke Desa Sumi bersama Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Sriyana. Warga menyambut hangat kedatangan Komnas HAM. Masyarakat mengharapkan dukungan Komnas HAM untuk membela hak-hak mereka yang menjadi korban kekerasan.

”Untuk diperhatikan aparat Polri, termasuk intel TNI AD, jangan lagi melakukan penyisiran dan intimidasi terhadap masyarakat, apalagi menggunakan senjata yang justru dapat memicu konflik horizontal,” kata Ridha.

Sehari sebelumnya, Komnas HAM menegaskan ada pelanggaran HAM yang dilakukan polisi dalam pembubaran massa di Pelabuhan Sape.

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta, Selasa, mengatakan, kepolisian menghormati tudingan tersebut. Namun, untuk kepastiannya, polisi masih menunggu pemeriksaan lapangan dan hasil evaluasi untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan polisi. Selain pemeriksaan, tim pengawas juga akan menggunakan video rekaman untuk mengetahui ada tidaknya polisi yang menendang warga.

Pelanggaran juga bisa diketahui dari peluru yang digunakan petugas untuk menembak pengunjuk rasa. Salah satu korban tewas diketahui ditembak dari jarak dekat sehingga peluru menembus dari perut kanan ke perut kiri. ”Kami belum mengetahui apakah itu peluru karet atau peluru tajam. Berdasarkan prosedur, senjata seharusnya diisi peluru karet,” kata Saud.

Kemarin, Ridha meninjau Kampung Jala, Desa Bugis, Kecamatan Sape, tempat terjadi insiden penembakan, dan Desa Sumi, yang tiga warganya, yaitu Syaiful (17), Arief Rachman (19), dan Arifudin Arrahman, tewas ditembus peluru. Belasan warga Sumi juga menderita luka-luka dan dalam kondisi kritis. Namun, Saud menegaskan, korban meninggal 2 orang, luka berat 8 orang, dan luka ringan 30 orang.

”Kami akan bekerja secepat mungkin dalam penyelidikan dan pengumpulan fakta-fakta ini sehingga kebenaran dan keadilan ini dapat diungkap. Setelah dari sini, saya akan melaporkan langsung ke Ketua Komnas HAM. Hasil penyelidikan ini juga akan kami sampaikan kepada Presiden dan Kepala Polri,” kata Ridha.

Menurut Saud, Polri siap diaudit terkait penanganan aksi unjuk rasa di Bima. Inspektorat Pengawasan Umum Polri telah memeriksa 20 polisi untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran prosedur dalam penanganan peristiwa itu. ”Kami akan transparan dan siap diaudit. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Nanti hasilnya akan dievaluasi,” kata Saud.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com