Masalah Gereja Yasmin Ditangani Mendagri

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan berupaya secepatnya menyelesaikan masalah Gereja Yasmin. Saat ini tengah ditelaah, pendapat pihak Gereja Yasmin dan Pemerintah Kota Bogor yang saling bertentangan dalam pembangunan tempat ibadah tersebut.

"Pihak Gereja Yasmin menyerahkan permasalahannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seminggu lalu. Tidak ada target waktu untuk menyelesaikannya. Namun, akan diselesaikan secepatnya karena masalah ini sudah berlarut lama," kata Direktur III Kementerian Dalam Negeri Budi Prasetro, yang ditemui di dekat lokasi Gereja Yasmin, Jalan KHR Abdullah bin Nuh, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/12/2011).

Menurut Budi, hanya pihak Gereja Yasmin yang secara resmi meminta Mendagri menyelesaikan masalahnya. Itu dilakukan setelah dalam tiga kali pertemuan yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), tidak ada titik temu. Rapat itu juga menghadirkan pihak Pemerintah Kota Bogor (Pemkot Bogor).

"Pada rapat ketiga, 19 Desember, yang dihadiri Menteri Gamawan, pihak Gereja Yasmin menyerahkan persoalan tersebut ke Menteri untuk menyelesaikannya," ungkap Budi.

Pihak Pemkot Bogor tidak meminta hal yang sama, kepada Gamawan. Namun, menurut Budi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mewajibkan Menteri Dalam Negeri sebagai pengawas penyelenggara pemerintahan daerah sehingga, tanpa diminta Pemkot Bogor pun, secara administratif, masalah Gereja Yasmin dapat ditarik ke Kemdagri.

Saat ini, kata Budi, tengah dikaji dan ditelaah, pendapat-pendapat kedua belah pihak yang saling bertentangan itu. "Kedua belah pihak menyatakan pendapatnya atas penafsiran undang-undang terkait, sebagai pendapat yang paling benar. Jadi, ini harus ditelaah dan dikaji, mana pendapat yang paling tepat," tuturnya.

Budi menyatakan, Mendagri tidak dibatasi atau diberi target waktu dalam penyelesaian sebab, memang, masalah Gereja Yasmin ini sudah berlarut-larut dan memunculkan banyak masalah yang perlu diurai.