Bicara Tak Ada Tapol di Papua, Menkopolhukam Dinilai Sebar Kebohongan

Kompas.com - 22/12/2011, 18:12 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Djoko Suyanto bahwa tidak ada tahanan politik di Papua dinilai sebagai bentuk kebohongan kepada masyarakat.

Hingga kini masih ada sedikitnya enam orang yang ditangkap pasca penyerangan aparat keamanan pada penyelenggaran Kongres Rakyat Papua III 19 November 2011 lalu di Jayapura Papua.

"Ini jelas-jelas bohong besar yang dilakukan oleh seorang pejabat setingkat Menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di bawah pimpinan seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ucap Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Papua Barat, Kamis (22/12/11).

LP3BH merupakan lembaga nonpemerintah yang memfokuskan dirinya pada pekerjaan pelayanan hukum, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua rakyat di Tanah Papua. Yan menanggapi berbagai berita yang melansir pernyataan Djoko Suyanto itu. Salah satunya pada laman http://m.tribunnews.com/2011/12/12/menkopolhukam-bantah-ada-tapol-di-papua.

Yan mengatakan hingga saat ini jelas-jelas masih ada tahanan politik di Papua, yang terkini adalah enam orang yang ditangkap pasca penyerangan aparat keamanan gabungan Polri dan TNI terhadap peserta Kongres Rakyat Papua [KRP] III tanggal 19 November 2011 lalu di Jayapura.

"Mereka saat ini menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Papua dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura-Jayapura, yaitu : Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, Dominikus Sorabut, Selpius Bobii, Kraar. Kelimanya dituduhkan melakukan tindakan makar karena mendirikan negara di dalam negara dengan ancaman hukuman dalam pasal 106 KUHP. Sedangkan satu orang lain yaitu Gad Wenda dituduh dengan Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Kepemilikan senjata tajam/api secara illegal," papar Yan Warinussy.

Lebih lanjut, ia menyebutkan Melki Bleskadit (Sekretaris Jenderal Dewan Melanesia Barat) ditangkap pasca pembentangan bendera Bintang 14 [Fourteen Star] pada acara peringatan HUT Proklamasi ke-22 Republik Melanesia Barat 14 Desember 2010. Hingga kini, Melki masih berstatus terbanding perkara pidana Makar di Pengadilan Tinggi Papua atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Manokwari. Selain itu, ada Daniel Yenu yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana makar bersama Bleskadit dan telah bebas setelah menjalani masa tahanannya.

Walaupun saat ini Bleskadit tengah berada di luar tahanan karena bebas demi hukum akibat masa penahanannya berakhir. Namun jika Pengadilan Tinggi Papua memvonisnya lebih tinggi dari Pengadilan Negeri Manokwari yang telah memvonisnya dua tahun, maka Bleskadit akan diperintahkan masuk tahanan sebagai narapidana politik.

Demikian halnya juga dengan Filep Karma yang hingga kini masih mendekam di penjara sebagai narapidana politik karena kebebasan menyampaikan pendapat yang dituduh makar oleh Negara serta lima orang mahasiswa di Manokwari yang pernah ditangkap, ditahan, dianiaya dan diproses secara paksa dan melawan hukum oleh aparat Polres Manokwari kemudian diajukan ke Pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana Makar bersama Bleskadit.

Empat orang di antaranya Alex Duwiri, John Wilson Wader, Penehas Serongon dan Yance Sekeyab diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari. Sedangkan seorang lainnya yaitu John Raweyai diputus bersalah dan dihukum pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan sudah selesai menjalani masa pidananya dan bebas pula.

Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta, dan jika putusan MA berbeda juga, maka mereka semua akan kembali mendekam di penjara dengan status narapidana politik pula.

"Itu artinya apa yang dikatakan Pak Djoko Suyanto sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali bahkan memalukan dan menurunkan citra Indonesia yang sedang berusaha memperbaiki posisinya di kalangan internasional sebagai negara demokrasi yang mulai memperbaiki kondisi HAM di negara ini," cetusnya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X