DPD Desak Pemerintah Tata Kembali Reformasi Agraria

Kompas.com - 22/12/2011, 18:07 WIB
Penulis Ary Wibowo
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah mendesak pemerintah agar menata kembali kebijakan reformasi agraria. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan kebijakan tersebut harus berpihak kepada petani dan kelompok tani harus diterapkan secara sistematis. "DPD secara aktif terus mendorong terealisasinya hal-hal tersebut, karena persoalan ini kerap muncul setiap kami ke daerah. Terakhir, kasus yang muncul adalah peristiwa Mesuji yang masuk dalam wilayah Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan," ujar Irman dalam acara 'Refleksi Akhir Tahun DPD RI' di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (22/12/2011).

Irman mengatakan, persoalan Mesuji merupakan gunung es dari permasalahan agraria di Indonesia. Pasalnya, dalam kasus tersebut, masyarakat sekitar terkesan dikalahkan oleh kepentingan korporasi yang dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomis lebih besar. "Masih belum lekang dari ingatan kita akan kasus bentrok petani dengan TNI di Kebumen, atau bentrok petani dengan marinir di Alas Tlogo Jawa Timur. Itu semua merupakan potret kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia," tuturnya.

Irman mengungkapkan, pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, sebenarnya telah dirancang program land reform yang meliputi lahan seluas 1,8 juta hektar. Namun, menurutnya, program tersebut hingga saat ini belum terdengar lagi perkembangannya. "Maka dari itu, hal ini sangat penting dan sangat perlu untuk menata kembali keagrariaan yang berkeadilan dan mengayomi rakyat, bukan segelintir pihak dan pemilik modal," kata Irman.

Lebih lanjut, ditambahkan Irman, beberapa RUU yang dikeluarkan oleh DPR, seperti RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, RUU tentang Pangan, dan RUU tentang Perlindungan Petani, juga harus tetap dikawal dengan serius. Jangan sampai RUU tersebut justru akan menjadi kontraproduktif terhadap kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan di Indonesia. "Maka dari itu kami akan mengajak seluruh komponen bangsa untuk mencermati dan mengawal RUU itu bersama, agar dapat menjadi UU yang memiliki kemaslahatan bagi masyarakat secara luas," tegasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X