Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Desak Pemerintah Tata Kembali Reformasi Agraria

Kompas.com - 22/12/2011, 18:07 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah mendesak pemerintah agar menata kembali kebijakan reformasi agraria. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan kebijakan tersebut harus berpihak kepada petani dan kelompok tani harus diterapkan secara sistematis. "DPD secara aktif terus mendorong terealisasinya hal-hal tersebut, karena persoalan ini kerap muncul setiap kami ke daerah. Terakhir, kasus yang muncul adalah peristiwa Mesuji yang masuk dalam wilayah Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan," ujar Irman dalam acara 'Refleksi Akhir Tahun DPD RI' di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (22/12/2011).

Irman mengatakan, persoalan Mesuji merupakan gunung es dari permasalahan agraria di Indonesia. Pasalnya, dalam kasus tersebut, masyarakat sekitar terkesan dikalahkan oleh kepentingan korporasi yang dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomis lebih besar. "Masih belum lekang dari ingatan kita akan kasus bentrok petani dengan TNI di Kebumen, atau bentrok petani dengan marinir di Alas Tlogo Jawa Timur. Itu semua merupakan potret kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia," tuturnya.

Irman mengungkapkan, pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, sebenarnya telah dirancang program land reform yang meliputi lahan seluas 1,8 juta hektar. Namun, menurutnya, program tersebut hingga saat ini belum terdengar lagi perkembangannya. "Maka dari itu, hal ini sangat penting dan sangat perlu untuk menata kembali keagrariaan yang berkeadilan dan mengayomi rakyat, bukan segelintir pihak dan pemilik modal," kata Irman.

Lebih lanjut, ditambahkan Irman, beberapa RUU yang dikeluarkan oleh DPR, seperti RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, RUU tentang Pangan, dan RUU tentang Perlindungan Petani, juga harus tetap dikawal dengan serius. Jangan sampai RUU tersebut justru akan menjadi kontraproduktif terhadap kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan di Indonesia. "Maka dari itu kami akan mengajak seluruh komponen bangsa untuk mencermati dan mengawal RUU itu bersama, agar dapat menjadi UU yang memiliki kemaslahatan bagi masyarakat secara luas," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com