Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2012, Waspadai Korupsi Politik Jelang Pemilu!

Kompas.com - 22/12/2011, 17:44 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Kemitraan Partnership, Laode M Syarif, mengingatkan masyarakat dan penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi, terhadap indikasi maraknya korupsi politik menjelang Pemilu 2014. Peringatan itu disampaikan sejak dini meskipun saat ini korupsi politik juga telah marak diungkap KPK.

Beberapa kasus korupsi itu di antaranya kasus suap proyek pembangunan wisma atlet yang melibatkan Nazaruddin serta dugaan suap di Banggar DPR yang menjerat nama Wa Ode Nurhayati, politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

"Kita ingatkan lagi agar tahun depan, yang sudah mulai mendekati Pemilu 2014, hati-hati dengan korupsi politik. Menjelang pemilu, tentu dibutuhkan banyak dana, ini yang harus kita waspadai," ujar Laode di Jakarta, Kamis (22/12/2011).

Menurut dia, dalam hal ini para pemimpin KPK yang baru perlu menggalang lagi sistem pencegahan untuk mengurangi peluang dan dorongan bagi para politisi untuk melakukan korupsi. Dorongan itu terutama untuk mengawasi sumber masalah dari partai politik, yaitu sistem pendanaan dan pengelolaan keuangan partai yang sering kali mengharuskan anggota partai membayar iuran internal partai dan tidak jelas asal sumbernya. Hal itu mengakibatkan partai tidak terbuka memberikan laporan keuangan.

"KPK perlu mengkaji ulang keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang tidak memberikan kewajiban bagi partai politik untuk membuat dan melaporkan keuangan partainya," kata Laode.

Melalui pengusutan kasus korupsi politik ini, kata Laode, juga membantu para pemimpin KPK menunjukkan bahwa mereka bekerja secara independen tanpa dipengaruhi kekuatan politik dari luar.

"Pimpinan KPK yang baru akan bisa membuktikan bahwa mereka memiliki independensi yang selama ini diharapkan publik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com