KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Hambalang ke Anas

Kompas.com - 21/12/2011, 20:17 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami informasi dari Muhammad Nazaruddin yang menyebutkan ada aliran dana senilai hampir Rp 7 juta dollar AS dari proyek Hambalang ke Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pengadaan proyek pusat pelatihan olahraga di Hambalang, Jawa Barat, itu tengah diselidik KPK. "Itu (penyelidikan) sedang jalan. Nah, info itu (aliran dana) didalami KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (21/12/2011), saat dimintai komentarnya soal ungkapan Nazaruddin.

Saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Nazaruddin menyebutkan bahwa Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang dalam kongres Partai Demokrat yang berlangsung di Bandung, tahun lalu.

Uang yang disebut untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum partai tersebut, kata Nazaruddin, diperoleh dari pihak Adhikarya, pelaksana proyek Hambalang.

Menurut Johan, KPK tidak hanya berpijak pada pengakuan Nazaruddin dalam menyelidiki kasus ini. "Tapi, kami punya bahan untuk kemudian kami lakukan penyelidikan Hambalang," ujarnya.

Sebelumnya, Johan mengatakan, penyelidikan kasus Hambalang berawal dari ditemukannya sejumlah bukti saat KPK menggeledah kantor Grup Permai, perusahaan Nazaruddin, yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan.

Saat itu, penyidik KPK melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan suap wisma atlet yang menjerat Nazaruddin. Dalam persidangan, Nazaruddin mengaku tidak terlibat kasus wisma atlet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengaku tahu betul soal proyek Hambalang yang, menurut dia, melibatkan Anas tersebut.

Nazaruddin mengatakan, Anas meminta bantuan Kepala Badan Pertanahan Nasional Jowo Winoto untuk menyelesaikan persoalan lahan Hambalang.

Permintaan bantuan itu disampaikan Anas melalui anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono. Saat itu, Anas menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

    Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

    Nasional
    Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

    Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

    Nasional
    Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

    Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

    Nasional
    Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

    Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

    Nasional
    Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

    Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

    Nasional
    Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

    Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

    Nasional
    Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

    Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

    Nasional
    Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

    Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

    Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

    Nasional
    Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

    Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

    Nasional
    Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

    Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

    Nasional
    Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

    Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

    Nasional
    KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

    KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

    Nasional
    Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

    Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

    Nasional
    Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

    Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.