Gubernur Kalbar Batal Laporkan PNS ke Presiden

PONTIANAK, KOMPAS.com- Gubernur Kalimantan Barat Cornelis akhirnya membatalkan rencananya untuk mengadukan para kepala instansi yang tak hadir dalam pengambilan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), Rabu (21/12/2011). Semula, Cornelis sempat menyatakan akan mengembalikan DIPA milik sejumlah instansi pemerintah di Kalbar kepada presiden.

"Ini pejabat yang tidak datang tanpa memberi tahu dan hanya mewakilkan, bagus kalau DIPA saya kembalikan kepada Presiden, biar mengambil sendiri-sendiri. Namun dengan pertimbangan anak dan istri PNS akan terkena dampak, saya tak jadilah," kata Cornelis dalam acara penyerahan DIPA di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Cornelis sempat marah saat mengetahui Bupati Sekadau dan Bupati Sintang serta 14 instansi vertikal departemen dan non departemen tidak hadir dalam acara itu tanpa memberitahukan ketidakhadirannya. "Maaf bapak ibu, saya jadi marah di sini, sebetulnya bukan kepada bapak ibu yang sudah mengorbankan acara lain untuk datang, tetapi kepada mereka yang tak hadir," kata Cornelis.

Khusus untuk dua kabupaten itu, kata Cornelis, DIPA itu sangat penting karena memuat urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pembayaran gaji pegawai negeri sipil.

DIPA adalah dokumen yang menerangkan besarnya anggaran untuk setiap daerah atau instansi yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja nasional. Beberapa daerah di Kalbar masih sangat tergantung dari kucuran dana dari pusat.