Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Hanura Incar 7,2 Persen Suara di 2014

Kompas.com - 20/12/2011, 17:53 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto optimistis  Hanura bisa mendapatkan suara hingga 7,2 persen dalam Pemilihan Umum 2014. Menurut Wiranto, dengan target tersebut, Partai Hanura akan dapat mendapatkan satu pada setiap daerah pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat.

"Ini adalah target optimis kita. Dan ini Insya Allah tercapai jika kita memiliki persiapan yang baik dalam menghadapi Pemilu 2014 nanti," ujar Wiranto saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Hanura di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (20/12/2011).

Wiranto memaparkan, target tersebut bukanlah sesuatu yang sulit jika Hanura mampu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Pasalnya, menurut Wiranto, dalam Pemilu 2009, Partai Hanura dapat meraih total suara 3,7 persen dengan persiapan yang sangat terbatas.

"Jadi Hanura merasa wajar jika bisa meraih 7,2 persen. Karena kini dengan kesiapan yang lebih prima, organisasi yang lebih solid, finansial yang cukup, dan kesiapan pemenangan Pemilu yang lebih lengkap, penambahan perolehan suara bukan suatu yang tidak mungkin," tuturnya.

Lebih lanjut, untuk merealisasikan target perolehan suara itu, Wiranto mengatakan, Partai Hanura telah melakukan konsolidasi organisasi sejak sejak dua tahun lalu. Pada akhir 2011 ini, menurut Wiranto, Partai Hanura telah menargetkan memilki kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan. "Bahkan, di beberapa daerah ada yang telah memiliki kepengurusan sampai ke tingkat desa," jelasnya.

Selain itu, tambah Wiranto, Partai Hanura juga telah membentuk Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) untuk menyiapkan semua program-program pemenangan pemilu. "Dan saya sudah menginstruksikan kepada pimpinan DPD maupun DPC agar segera membentuk Bapilu daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan programnya menyesuaikan dengan program Bapilu pusat," kata Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com