Kasus Mesuji, Komisi III Akan Bentuk Panja

Kompas.com - 20/12/2011, 11:38 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membentuk panitia kerja (Panja) Penegakkan Hukum untuk mengusut berbagai penyimpangan di sektor pertanahan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin melalui pesan singkat, Selasa (20/12/2011), mengatakan, usulan pembentukan Panja itu akan dibahas dalam rapat pleno pada 8 Januari 2012 . Aziz adalah ketua tim Komisi III yang meninjau Mesuji akhir pekan lalu.

Taslim Chaniago, anggota Komisi III dari Fraksi PAN menambahkan, Panja diperlukan setelah melihat kompleksnya permasalahan di Mesuji, wilayah perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Fokus kerja Panja nantinya, kata dia, yaitu melihat izin pengunaan lahan antara pengusaha dengan masyarakat di Mesuji dan daerah lain.

"Apakah pengusaha telah benar-benar melaksanakan sesuai dengan izin yang mereka kantongi dan bagaimana dengan hak-hak masyarakat sebab akar masalah sebenarnya ada di hulunya itu," katanya.

"Panja akan menyoroti kasus izin penggunaan lahan dan kekerasan. Bila diperlukan kita bentuk Pansus gabungan dengan Komisi II yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional dan Komisi IV terkait masalah agraria perkebunan. Tapi kita upayakan dulu Panjanya," pungkas Taslim.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

    Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

    Nasional
    Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

    Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

    Nasional
    23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

    23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

    Nasional
    Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

    Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

    [POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

    Nasional
    BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

    BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

    Nasional
    66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

    66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

    Nasional
    Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

    Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

    Nasional
    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Nasional
    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Nasional
    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Nasional
    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasional
    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Nasional
    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Nasional
    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X