Tim Gabungan Belum Berani Menyimpulkan

Kompas.com - 20/12/2011, 06:24 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji belum berani mengambil kesimpulan apa pun terkait dugaan terjadinya pembantaian terhadap warga di Mesuji, Lampung maupun Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tim masih mengumpulkan keterangan dan data terkait.

Senin (19/12/2011) di Jakarta, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dipimpin Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana menerima laporan dari lembaga swadaya masyarakat dari Lampung. Menurut Denny, tim masih dalam tahap pertama kerja, yaitu mengumpulkan data. Setelah itu, TGPF baru memverifikasi seluruh bahan dan keterangan yang diperoleh.

Verifikasi juga dilakukan terkait video dugaan pemenggalan kepala. "Kami belum menyimpulkan," kata Denny.

Dedy Mawardi dari tim advokasi dari Lampung mengungkapkan, mereka datang ke Jakarta untuk mengklarifikasi kabar yang menyebutkan 30 warga tewas akibat sengketa lahan di kawasan itu. Data itu tidak benar. Ia mengakui memang terjadi pelanggaran HAM, tetapi jumlah korban tidak sebanyak yang diberitakan.

Persoalan tanah di Mesuji, kata Dedy, adalah persoalan lawas yang muncul sejak tahun 1996. Ia sudah melaporkan kasus itu ke mana-mana, tetapi tiada respons yang memuaskan dari pemerintah. ”Ini murni sengketa tanah, kemudian berimbas ke persoalan kriminal,” katanya lagi.

Selain memperjelas kasus di Mesuji, lanjut Denny, TGPF juga menyepakati hasil kerja tim dimaksudkan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah terkait kasus yang sama. Misalnya, terkait kebijakan pengelolaan lahan pertambangan dan lahan sumber daya alam lainnya sesuai dengan semangat UUD 1945.

Binsar Gultom, dosen mata kuliah HAM Universitas Hazairin, Bengkulu, menyatakan, sebenarnya pemerintah tak perlu membentuk TGPF untuk menangani kasus Mesuji. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komisi Nasional (Komnas) HAM yang berwenang menyelidiki dugaan kasus pelanggaran HAM.

"Semestinya biarkan Komnas HAM yang melakukan penyelidikan. Atau, hasil TGPF disampaikan untuk mendukung temuan Komnas HAM. Jaksa bisa menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Bukan Komnas HAM yang menjadi anggota tim gabungan," kata Binsar.

Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, mantan Kepala Polda Lampung Inspektur Jenderal Sulistyo Ishak idealnya tak menjadi anggota TGPF Kasus Mesuji. Sebab, konflik Mesuji di Lampung atau Sumsel diduga terjadi saat Sulistyo masih menjabat. Polisi juga dinilai tak netral, bahkan terlibat dalam konflik itu.

Achmad Basarah, anggota tim Komisi III DPR untuk kasus Mesuji, juga sependapat bahwa idealnya Sulistyo tak menjadi anggota TGPF. Dengan demikian, tidak terjadi konflik kepentingan dalam tim.

Reformasi agraria

Aliansi Solidaritas untuk Masyarakat Mesuji, Senin, menilai, serangkaian pertikaian berdarah yang dipicu konflik agraria di Mesuji, atau wilayah lain, menunjukkan kebijakan reformasi agraria yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal pemerintahannya gagal. Aliansi prihatin konflik di Mesuji itu menewaskan sembilan warga dalam dua tahun terakhir ini.

Menurut koordinator aliansi, Indra Firsada, konflik itu semestinya dapat dihindari kalau pemerintah serius menjalankan reformasi agraria yang berpihak kepada petani kecil.

Aktivis Aliansi Gerakan Reformasi Agraria Lampung, Oki Hajiansyah Wahab, menambahkan, maraknya konflik agraria di sejumlah daerah memang menunjukkan kegagalan pembaruan agraria oleh pemerintah.(ANA/JON/NWO/IAM/TRA)

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Nasional
    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Nasional
    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Nasional
    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasional
    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Nasional
    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Nasional
    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    Nasional
    Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

    Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

    Nasional
    Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

    Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

    Nasional
    Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

    Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

    Nasional
    Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

    Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

    Nasional
    Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

    Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

    Nasional
    Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

    Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

    Nasional
    Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

    Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

    Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X