Siapa Merambah Lahan?

Kompas.com - 20/12/2011, 02:15 WIB
Editor

Transtoto Handadhari

Seperti diberitakan Kompas (17/12), kasus Mesuji berpotensi menjadi konflik sosial lapangan yang meluas dalam jangka panjang. Apalagi, masalah land tenure yang mengatur lahan adat dan lahan negara tidak kunjung bisa diselesaikan. 

Konflik Mesuji adalah sebuah contoh pergolakan di hilir dari sebuah kebijakan hulu pertanahan yang semrawut serta pengelolaan kawasan hutan yang setengah-setengah. Dalam setiap kasus pertanahan, sudah jamak masyarakatlah yang selalu diposisikan sebagai perambah lahan, baik di kawasan hutan maupun di lahan usaha yang sudah memiliki perizinan dari pemerintah yang berwenang.

Maka, sah pula jika aparat keamanan berpihak kepada pemerintah atau pemegang izin usaha lahan. LSM sebaliknya hampir selalu berpihak kepada masyarakat meski dengan atau tanpa alasan keabsahan legalitas penguasaan lahan. Karena memang inilah ”lahan” kerja mereka yang tak urung selalu menampakkan adanya bias persepsi. Yang memprihatinkan, tak pernah dibahas secara cermat dan komprehensif kebijakan hulu pertanahan yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan seperti kasus Mesuji.

Tata ruang wilayah

Sebelum adanya penataan ruang wilayah, kawasan hutan ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Peta TGHK, yang disusun dengan sangat cepat pada awal dekade 1980-an, menggunakan dasar SK Menteri Pertanian tahun 1980 yang sangat sederhana dan peralatan seadanya—memang disusun untuk menyelamatkan kawasan hutan dan ekosistem lingkungan yang diprediksi segera berkembang mengkhawatirkan.

Pesatnya pembangunan yang memerlukan lahan hutan memunculkan upaya penataan ruang mulai tahun 1990-an. Ironisnya, sampai kini Peta TGHK masih diacu karena hasil padu serasi antara TGHK dan rencana tata ruang wilayah provinsi belum juga tuntas, bahkan selalu muncul keinginan revisi di tingkat kabupaten.

Pemahaman filosofi tata ruang yang hanya dianggap upaya mengatur alokasi lahan untuk berbagai kepentingan, apalagi ditambah penetapan angka adanya minimal 30 persen kawasan hutan di setiap wilayah daerah aliran sungai atau daratan yang termuat dalam UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, merupakan kenaifan yang sangat mendasar, yang jadi biang permasalahan tata ruang yang tiada habisnya.

Keabsahan kuasai lahan

Apakah keabsahan sebuah perizinan penggunaan lahan adalah legal dan, karenanya, layak dibela? Ternyata izin yang sah di negeri ini belum tentu legal. Jika mengacu pada UUD 1945, UU Pertanahan, dan sejumlah aturan serta konvensi pertanahan yang diakui, masyarakat berada di pihak yang seharusnya diutamakan kepentingannya. Namun, pemahaman tentang lingkungan ataupun kelestarian biodiversitas menuntut adanya upaya sungguh-sungguh menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X