Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Taufik Kiemas Pilih Operasi Jantung Tahun Ini

Kompas.com - 18/12/2011, 19:24 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi kesehatan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufik Kiemas, Minggu (18/12/2011), membaik setelah sehari menjalani operasi penggantian baterai alat pacu jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta Barat.

Ketua DPP Bidang Hukum PDI-Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan, suami mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu akan kembali ke rumah pada Senin (19/12/2011) besok. "Besok rencana pulang. (Operasi) itu cuma penggantian alat pacu, kalau operasi jantung, dikasih alat pacu jantung," kata Trimedya di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, operasi penggantian baterai alat pacu jantung ini dilakukan Taufik setiap 8 tahun sekali. Jika konsisten, seharusnya operasi jantung itu dilakukan tahun depan. Namun, menurut Trimedya, Taufik sengaja meminta agar operasi jantung dilakukan Desember tahun ini. Alasannya, pria usia 69 tahun itu tidak ingin operasi jantungnya mengganggu perayaan ulang tahun ke-70 yang jatuh tahun depan.

"Dia (Taufik) bilang, 'Tahun ini saja saya ganti alat pacunya. Biar ulang tahun yang ke-70 enggak terganggu,'" kata Trimedya menirukan Taufik. Trimedya tidak menjelaskan lebih lanjut soal alasan Taufik tersebut.

Taufik yang lahir pada 31 Desember 1942 masuk ke RS Harapan Kita pada Jumat (16/12/2011). Operasi jantungnya dilakukan sekitar pukul 07.00 Sabtu (17/12/2011) kemarin. Operasi berlangsung selama kurang lebih satu jam dan berjalan lancar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com