MS Kaban Bantah Tudingan Marzuki Alie

Kompas.com - 17/12/2011, 17:32 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban membantah pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie, terkait kejadian yang terjadi di Mesuji, Lampung. Kaban balik menuding pemerintah, bahwa peristiwa ini membuktikan kegagalan pemerintah melindungi segenap warganya dan itu harus dipertangungjawabkan kepada rakyatnya.

Dalam pernyataannya yang dikirimkan kepada Tribun, Sabtu (17/12/2011), Kaban menyatakan, peristiwa ini menunjukan inkonsistensi pemerintah dalam menangani masalah-masalah konflik yag ada dalam masyarakat.

Kaban membantah tudingan Ketua DPR Marzuki Ali yang mengatakan, terjadinya peristiwa di Desa Mesuji, Tulang Bawang, Provinsi Lampung disebabkan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan.

"Saya ingin katakan bahwa anggapan peristiwa-peristiwa ini terjadi akibat perizinan-perizinan yang dikeluarkan. Pandangan itu sangat naif karena konflik itu sudah ada dari tahun 1998," ungkap Kaban.

"Tapi, pada periode 2005-2009 tidak ada satu pun peluru yang meledak dalam penanganan konflik karena penanganan yang dilakukan kepada masyarakat perambah lahan, masyarakat melakukan kerja sama dgn perusahaan. Dan izin-izin pada perusahaan dengan proses-proses yang sah berkekuatan hukum," katanya lagi.

Konflik horizontal, lanjut Kaban, dapat dihindari apabila pendekatan dilakukan secara manusiawi. "Saya kira itu tanggapan saya tentang seolah peristiwa Mesuji itu ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan saya pada waktu itu (Menteri Kehutanan) dan ingat bahwa saya dalam mengambil kebijakan bukan atas nama pribadi tetapi tugas jabatan," tandas Kaban.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, masalah Mesuji ini salah satu contoh bobroknya menteri-menteri kehutanan yang lalu. Perusahaan diberikan izin khususnya izin  HTI yang sangat tidak adil, tanah rakyat pun diberikan izin lokasinya kepada investor. Contoh HTI yang diberikan kepada salah satu perusahaan di sekitar kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumsel sekitar 650 ribu hektar. "Sehingga rakyat tidak bisa meningkatkan haknya walaupun sudah puluhan tahun menempati areal tersebut," kata Marzuki Alie, Kamis (15/12/2011) lalu. (Tribunnews/Rachmat Hidayat)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

    RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

    Nasional
    Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

    Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

    Nasional
    Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

    Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

    Nasional
    Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

    Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

    Nasional
    Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

    Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

    Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

    Nasional
    Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

    Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

    Nasional
    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Nasional
    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Nasional
    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Nasional
    Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Nasional
    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    Nasional
    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Nasional
    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.