Pemerintah Tak Serius Selesaikan GKI Yasmin

Kompas.com - 16/12/2011, 21:26 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tidak serius menyelesaikan masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor. Penilaian itu muncul setelah kembali dibatalkannya rapat lintas Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, Jumat (16/12/2011) malam.

"Kami kecewa. Ini menunjukkan pemerintah tidak serius. Masalah ini dianggap tidak penting untuk diselesaikan," kata Bona Sigalingging, juru bicara GKI Yasmin di DPR setelah mengetahui rapat dibatalkan.

Bona mengatakan, pihaknya tak mendapat pemberitahuan resmi dari DPR mengenai pembatalan itu. Sedianya, rapat ini digelar Selasa (13/12/2011) pagi. Namun, kata Bona, rapat dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas.

Rapat kemudian diundur menjadi malam ini. Sudah hadir sekitar 30 orang dari Sinode GKI, pengurus GKI Yasmin, GP Anshor Bogor, YLBHI, Setara Institute, dan Persekutuan Gereja di Indonesia.

Rencananya, pihak DPR yang akan terlibat dalam pembicaraan yakni Komisi II, III, dan VIII. Adapun dari pemerintah yakni Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Kepala Polri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama.

Dalam rapat paripurna sore tadi, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengumumkan adanya surat dari Kapolri, Mendagri, dan Menteri Agama yang meminta penundaan rapat. Tak disebutkan alasan penundaan.

Nusron Wahid, politisi Partai Golkar yang hadir juga menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Ia akan meminta DPR untuk mengirimkan surat kepada Kapolri, Mendagri, dan Menteri Agama untuk mempertanyakan alasan penundaan.

"Ada apa ini? Siapa yang perintah pengunduran? Apakah perintah Presiden atau inisitatif pribadi?" kata Ketua Umum GP Anshor itu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Nasional
Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X