Pemerintah Tak Serius Selesaikan GKI Yasmin

Kompas.com - 16/12/2011, 21:26 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tidak serius menyelesaikan masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor. Penilaian itu muncul setelah kembali dibatalkannya rapat lintas Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, Jumat (16/12/2011) malam.

"Kami kecewa. Ini menunjukkan pemerintah tidak serius. Masalah ini dianggap tidak penting untuk diselesaikan," kata Bona Sigalingging, juru bicara GKI Yasmin di DPR setelah mengetahui rapat dibatalkan.

Bona mengatakan, pihaknya tak mendapat pemberitahuan resmi dari DPR mengenai pembatalan itu. Sedianya, rapat ini digelar Selasa (13/12/2011) pagi. Namun, kata Bona, rapat dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas.

Rapat kemudian diundur menjadi malam ini. Sudah hadir sekitar 30 orang dari Sinode GKI, pengurus GKI Yasmin, GP Anshor Bogor, YLBHI, Setara Institute, dan Persekutuan Gereja di Indonesia.

Rencananya, pihak DPR yang akan terlibat dalam pembicaraan yakni Komisi II, III, dan VIII. Adapun dari pemerintah yakni Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Kepala Polri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama.

Dalam rapat paripurna sore tadi, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengumumkan adanya surat dari Kapolri, Mendagri, dan Menteri Agama yang meminta penundaan rapat. Tak disebutkan alasan penundaan.

Nusron Wahid, politisi Partai Golkar yang hadir juga menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Ia akan meminta DPR untuk mengirimkan surat kepada Kapolri, Mendagri, dan Menteri Agama untuk mempertanyakan alasan penundaan.

"Ada apa ini? Siapa yang perintah pengunduran? Apakah perintah Presiden atau inisitatif pribadi?" kata Ketua Umum GP Anshor itu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X