Pemerintah Tak Serius Selesaikan GKI Yasmin

Kompas.com - 16/12/2011, 21:26 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tidak serius menyelesaikan masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor. Penilaian itu muncul setelah kembali dibatalkannya rapat lintas Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, Jumat (16/12/2011) malam.

"Kami kecewa. Ini menunjukkan pemerintah tidak serius. Masalah ini dianggap tidak penting untuk diselesaikan," kata Bona Sigalingging, juru bicara GKI Yasmin di DPR setelah mengetahui rapat dibatalkan.

Bona mengatakan, pihaknya tak mendapat pemberitahuan resmi dari DPR mengenai pembatalan itu. Sedianya, rapat ini digelar Selasa (13/12/2011) pagi. Namun, kata Bona, rapat dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas.

Rapat kemudian diundur menjadi malam ini. Sudah hadir sekitar 30 orang dari Sinode GKI, pengurus GKI Yasmin, GP Anshor Bogor, YLBHI, Setara Institute, dan Persekutuan Gereja di Indonesia.


Rencananya, pihak DPR yang akan terlibat dalam pembicaraan yakni Komisi II, III, dan VIII. Adapun dari pemerintah yakni Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Kepala Polri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama.

Dalam rapat paripurna sore tadi, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengumumkan adanya surat dari Kapolri, Mendagri, dan Menteri Agama yang meminta penundaan rapat. Tak disebutkan alasan penundaan.

Nusron Wahid, politisi Partai Golkar yang hadir juga menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Ia akan meminta DPR untuk mengirimkan surat kepada Kapolri, Mendagri, dan Menteri Agama untuk mempertanyakan alasan penundaan.

"Ada apa ini? Siapa yang perintah pengunduran? Apakah perintah Presiden atau inisitatif pribadi?" kata Ketua Umum GP Anshor itu.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X