Saran Kontras untuk Pemerintah Soal Kasus Mesuji

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak agar pemerintah segera menuntaskan kasus kekerasan di wilayah Sodong dan Mesuji, Sumatera Selatan dan Lampung. Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan jika pemerintah tidak cepat mencari solusi mengatasi masalah tersebut, praktik kekerasan terhadap warga akan terus meningkat.

"Karena peristiwa ini bukan hanya satu peristiwa saja. Paling tidak eskalasinya meninggi dalam dua tahun terakhir ini. Kurang lebih delapan kasus saat ini terjadi di seluruh Indonesia, di mana warga dijadikan bulan-bulanan, saat berkonflik dengan perusahaan sawit dan tambang," ujar Haris dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Meskipun saat ini sejumlah upaya penyelesaian sudah dilakukan oleh pemerintah, menurut Haris, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan secara khusus. Salah satunya, pemerintah sebaiknya menyerahkan seluruh penyelidikan kasus tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Karena Komnas HAM sudah memiliki mandat kerja dan kerangka kerja investigasi pelanggaran HAM. Sementara investigasi Menkopolhukam dan Mabes Polri tidak diketahui kerangka kerjanya," tuturnya.

Komnas HAM, kata Haris, dapat menginisiasi sebuah tim yang terdiri dari individu yang independen dan tidak punya kepentingan dengan masalah yang akan diinvestigasi. Selain itu, mereka juga harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan masalah yang ada.

"Dan dengan keadaan yang mendesak saat ini, tim pencari fakta Komnas HAM juga bisa segera memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak rentan, khususnya korban dan saksi atas suatu upaya serangan balik. Penting untuk memikirkan trauma psikologis kembali dari para korban itu," kata Haris.

Ditambahkan, laporan pertanggungjawaban dalam melakukan pencarian fakta atas kasus tersebut juga sangat penting. Menurut Haris, publik harus tahu terkait metode kerja tim tersebut dengan mempertimbangkan kerahasiaan yang diperlakukan dalam upaya penegakan hukum dalam kasus tersebut.

"Kita harapkan juga, ke depan dengan adanya kasus ini, kasus-kasus serupa seperti pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan yang mengancam eksistensi warga sipil tidak terulang dan ada solusi bagi warga sipil yang kerap dipaksa dipinggirkan oleh usaha bisnis. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah," tegasnya.

Pada Rabu (14/12/2011), sejumlah warga dan keluarga korban kasus Mesuji didampingi pengacara melaporkan dan menyampaikan bukti adanya pembunuhan keji yang terjadi pada akhir 2010 hingga awal 2011 di dua daerah yakni di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung. Menurut mereka, kasus itu bermula dari perluasan lahan salah satu perusahaan kelapa sawit dan karet milik warga negara Malaysia.

Dalam video, berbagai tindakan keji terekam. Salah satunya adalah pemenggalan kepala dua pria.