Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny Indrayana Pimpin Tim Mesuji

Kompas.com - 16/12/2011, 16:21 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memimpin Tim Gabungan Pencari Fakta terkait konflik berdarah sengketa tanah di Mesuji, Lampung maupun Sumatera Selatan. Tim yang resmi bekerja pada Jumat (16/12/2011) ini terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kepolisian RI, Komnas HAM, Pemerintah Daerah Lampung dan Sumatera Selatan, dan tokoh masyarakat.

Tim Gabungan Pencari Fakta ini memiliki target jangka pendek dan jangka menegah. Terkait jangka pendek, Tim Gabungan Pencari Fakta ini akan menuntaskan masalah hukum terkait sengketa tanah, serta mengusut kasus pembunuhan. Sementara itu, jangka menengahnya adalah mencegah agar tak ada lagi sengketa lahan antara masyarakat setempat dan pihak yang telah memeroleh izin menggarap lahan, baik dari pemerintah daerah atau pun Kementerian Kehutanan.

Denny mengatakan, dalam waktu singkat, Tim Gabungan Pencari Fakta akan meminta keterangan dari pihak perusahaan sawit, korban, masyarakat di wilayah Mesuji, dan lainnya. "Kami akan turun langsung ke lapangan," kata Denny kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Denny belum dapat memastikan berapa lama Tim Gabungan Pencari Fakta akan bekerja. Denny mengaku perlu berkomunikasi dengan jajaran anggota tim. Denny hanya mengatakan, Tim Delapan yang mencari fakta kasus Bibit-Chandra, memerlukan waktu sekitar dua minggu. Denny melanjutkan, Tim Gabungan Pencari Fakta tak bekerja dari nol.

Saat ini, tim telah menerima data yang cukup komprehensif dari Komnas HAM. Tim juga mendapat data terkait kronologis kejadian dari Polri.

Sementara itu, secara terpisah, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, video rekaman terkait tindak kekerasan di Mesuji yang ditayangkan di DPR RI bukan suatu rangkaian peristiwa. "Jadi kejadiannya ada yang tahun 2010, awal tahun 2011, dan ada yang di akhir November 2011. Bukan satu kesatuan," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Nasional
    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Nasional
    TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

    TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Nasional
    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com