Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahkan, Hukuman Koruptor Ditambah Pun Setuju

Kompas.com - 14/12/2011, 18:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat mengaku setuju pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat untuk koruptor. Asalnya, kebijakan itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Pengakuan itu disampaikan para anggota Komisi III DPR ketika rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin di Komplek DPR, Rabu (14/12/2011). Pengakuan itu sekaligus membantah penilaian berbagai pihak yang menyebut DPR hanya membela koruptor.

Penilaian itu muncul pascadipermasalahkannya kebijakan pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat yang dikeluarkan Kemenkumham. Kritikan publik makin keras ketika mayoritas anggota Komisi III mengambil langkah menggunakan hak interpelasi untuk menentang kebijakan itu.

Tak hanya mengaku setuju diperketat. Mayoritas anggota dewan juga mengaku setuju jika peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian remisi direvisi agar memberi efek jera untuk koruptor.

Entah bercanda atau serius, Bambang Soesatyo, anggota dari Fraksi Partai Golkar bahkan mengusulkan menambah masa tahanan para koruptor ketika hari raya keagamaan.

"Setiap Lebaran atau Natal ditambah lagi (masa tahanan) setahun atau dua tahun. Penghapusan remisi pun kita setuju. Kalau perlu sampai hukuman mati," kata Bambang, yang diamini oleh Nudirman Munir, politisi lain dari Golkar.

Aboe Bakar Al-Habsy, anggota dari Fraksi PKS menolak jika PKS disebut membela koruptor. Dia mengaku setuju jika koruptor dihukum mati.

"Apalagi disebut membela Ibu Nunun (Nurbaeti), ngga ada. Kalau mau ditangkap, yah selesaikan secara hukum. Tapi yang adil," kata Aboe Bakar yang duduk di samping suami Nunun, Adang Daradjatun.

Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerindra dan Syarifuddin Suding dari Fraksi PAN menyatakan senada mendukung pengetatan remisi asal sesuai aturan.

Berbeda disampaikan Ahmad Yani, politisi PPP. Menurut dia, tak perlu ada lagi perubahan aturan untuk memperketat remisi koruptor. "Saya kira undang-undang cukup memadai, sudah membatasi, memperketat. PPP minta jangan sampai ada hak negara dicabut oleh otoritas negara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

    Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

    Nasional
    Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

    Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

    Nasional
    Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

    Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

    Nasional
    Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

    Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

    Nasional
    Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

    Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

    Nasional
    Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

    Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

    Nasional
    Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

    Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

    Nasional
    Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

    Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

    Nasional
    World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

    World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

    Nasional
    DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

    DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

    Nasional
    Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

    Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

    Nasional
    Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

    Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

    Nasional
    Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

    Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

    Nasional
    PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

    PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com