Menhuk dan HAM: Pengetatan Remisi Tetap Berlangsung

JAKARTA, KOMPAS.com — Kendati DPR tengah menggalang hak interpelasi, untuk mempertanyakan kebijakan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin bergeming. Kebijakan pengetatan remisi tetap dipertahankan.

Hal ini disampaikan Amir, Senin (12/12/2011) di Jakarta. Amir menjelaskan, interpelasi sebagai hak DPR, tetapi interpelasi adalah hak untuk bertanya kepada pemerintah, terkait kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Soal apakah hak interpelasi sesuai untuk mempertanyakan kebijakan pengetatan remisi koruptor, Amir mengatakan, "Apakah sesuai, silakan. Jangan kita menantang."

Bila kebijakan pengetatan remisi koruptor yang dikeluarkan Menhuk dan HAM dinilai bermasalah, ungkap Amir, surat keputusan bisa diuji di forumnya. Adapun forum untuk menguji kebijakan pemerintah adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara.