Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karutan Akan Dicopot jika Nunun Diistimewakan

Kompas.com - 11/12/2011, 17:17 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Taswen Tarib menegaskan Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tidak akan mendapat fasilitas khusus di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Menurutnya, jika ada fasilitas khusus untuk Nunun, Kepala Rutan Pondok Bambu akan diberi sanksi tegas.

"Kalau ada yang aneh-aneh saya akan copot (Kepala Rutan). Saya tidak akan ragu-ragu," ujar Taswen kepada wartawan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Minggu (11/12/2011).

Sebelumnya, Dirjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sihabudin sudah memastikan Nunun Nurbaeti tidak akan diistimewakan di Rutan Pondok Bambu. Menurutnya, dalam rutan tersebut, Nunun hanya menempati ruangan ruang mapenaling (masa pengenalan lingkungan) ukuran 5,4 meter x 4 meter dengan fasilitas tempat tidur kasur busa dan satu bantal.

Taswen mengatakan, dirinya berani menjamin pernyataan Sihabudin tersebut. Menurut Taswen, Nunun saat ini hanya merupakan dirumahkan sementara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di rutan tersebut.

"Saya jamin, kita tidak akan merubah, semua info sudah di dapat jadi tidak perlu lagi bikin opini-opini. Tidak ada keraguan bagi saya untuk copot siapapun juga, jadi jangan bikin opini-opini. kita bicara apa adanya," tegasnya.

Setelah buron sejak setahun lebih, Nunun Nurbaeti akhirnya ditangkap di Bangkok, Thailand, Jumat. Proses penangkapan tersebut berlangsung tidak terlalu lama, dan tanpa perlawanan dari yang bersangkutan. Seusai penangkapan itu, Sabtu sore, Nunun dipulangkan ke Indonesia oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nunun langsung dibawa ke Kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan dan tes kesehatan. Minggu (11/12/11) dini hari pukul 00.30 WIB, KPK memboyong tersangka ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Rencananya, Nunun akan kembali ke Kantor KPK untuk melanjutkan pemeriksaan pada Senin (12/12/2011) besok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Empat Kecamatan Terendam Banjir di Provinsi Maluku, 210 KK Mengungsi

    Empat Kecamatan Terendam Banjir di Provinsi Maluku, 210 KK Mengungsi

    Nasional
    Hadapi Pesatnya Persaingan Ekonomi dan Teknologi, Gus Halim Ajak Pegiat Desa Tingkatkan SDM

    Hadapi Pesatnya Persaingan Ekonomi dan Teknologi, Gus Halim Ajak Pegiat Desa Tingkatkan SDM

    Nasional
    Saat Megawati Tantang Penyidik Harun Masiku untuk Menghadap...

    Saat Megawati Tantang Penyidik Harun Masiku untuk Menghadap...

    Nasional
    Jokowi Dinilai Tetap Akan Miliki Pengaruh pada Pilkada 2024, Gibran Akan 'All Out'

    Jokowi Dinilai Tetap Akan Miliki Pengaruh pada Pilkada 2024, Gibran Akan "All Out"

    Nasional
    Duga Jadi Sasaran KPK, Megawati Dinilai Lempar Sinyal Sudah Tak Sejalan dengan Pemerintah

    Duga Jadi Sasaran KPK, Megawati Dinilai Lempar Sinyal Sudah Tak Sejalan dengan Pemerintah

    Nasional
    Perayaan Tahun Baru Islam, Menag Berharap Jadi Inspirasi untuk Perbaikan Diri

    Perayaan Tahun Baru Islam, Menag Berharap Jadi Inspirasi untuk Perbaikan Diri

    Nasional
    Kisruh Sirekap, Ketua Komisi II DPR  Usul Negara Siapkan Gawai untuk KPPS pada Pilkada 2024

    Kisruh Sirekap, Ketua Komisi II DPR Usul Negara Siapkan Gawai untuk KPPS pada Pilkada 2024

    Nasional
    Kaesang Digadang-gadang Maju Pilkada Jakarta, Peneliti BRIN: Ini Bukan Kelas Berat Lawan Kelas Bulu...

    Kaesang Digadang-gadang Maju Pilkada Jakarta, Peneliti BRIN: Ini Bukan Kelas Berat Lawan Kelas Bulu...

    Nasional
    Jelang Pilkada, Sirekap KPU Diminta Lebih Cerdas dan KPPS Bisa Koreksi Data

    Jelang Pilkada, Sirekap KPU Diminta Lebih Cerdas dan KPPS Bisa Koreksi Data

    Nasional
    Kapolda Sumbar Dinilai Tak Terima Kritik Terkait Kasus Kematian Afif Maulana

    Kapolda Sumbar Dinilai Tak Terima Kritik Terkait Kasus Kematian Afif Maulana

    Nasional
    DPR: Jika KPU Gagal Jelaskan soal Sirekap, Tak Usah Pakai di Pilkada

    DPR: Jika KPU Gagal Jelaskan soal Sirekap, Tak Usah Pakai di Pilkada

    Nasional
    DPR Bakal Panggil KPU Bahas Evaluasi Sirekap Jelang Pilkada 2024

    DPR Bakal Panggil KPU Bahas Evaluasi Sirekap Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Sentil Kaesang, Peneliti BRIN: Karier Itu Tak Bisa Lompat, Pak Jokowi Saja Mulai dari Solo Dulu

    Sentil Kaesang, Peneliti BRIN: Karier Itu Tak Bisa Lompat, Pak Jokowi Saja Mulai dari Solo Dulu

    Nasional
    Mencari Demokrasi Indonesia

    Mencari Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Jadwal Kegiatan Paus Fransiskus Saat Berkunjung ke Indonesia

    Jadwal Kegiatan Paus Fransiskus Saat Berkunjung ke Indonesia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com