JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menyindir pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengumumkan temuan adanya harta kekayaan pegawai negeri sipil muda yang tidak wajar.
Seharusnya, kata Priyo, PPATK tidak mengumumkan hasil penelusuran melainkan langsung menyerahkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Sikap PPATK itu, kata dia, mengikuti sikap Ketua Mahkamah Konsitusi Mahfud MD yang kerap berbicara kepada publik.
"Ini pimpinan PPATK agak tergoda juga. Seharusya irit bicara dihadapan publik. Sekarang sudah ikut-ikutan Mahkamah Konstitusi dan lainya. Kalau memang begitu, jadikan aja mereka anggota DPR baru. Tugas DPR memang bicara. Tetapi saya hargai itu," kata Priyo di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (7/12/2011).
Dikatakan Priyo, seharusnya PPATK tidak hanya menelusuri harta kekayaan PNS muda. Semua PNS hingga pensiunan harus juga ditelusuri. Jika ditemukan harta yang tidak wajar, kata dia, harus diserahkan ke penegak hukum.
"Saya kemarin sedikit mengerutkan dahi kenapa kok senangnya ada kata-kata mudanya. Yah tua, muda, termasuk yang sudah veteran sama saja. Kalau dia koruptor yah koruptor," pungkas politisi Partai Golkar itu.
Seperti diberitakan, sebulan terakhir sedikitnya 10 PNS berusia muda terlacak memiliki dana di rekening mereka melebihi pendapatan resmi. Bahkan, ada dua PNS golongan IIIB yang diduga menilap uang negara miliaran rupiah dari proyek fiktif. Keduanya mentransfer uang ke rekening istri. Istri mereka aktif mencuci uang yang diduga hasil korupsi itu dengan membeli valuta asing, emas, dan asuransi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.