Janji Penyelesaian di Papua Tak Sesuai Kenyataan

Kompas.com - 06/12/2011, 20:07 WIB
Penulis Imanuel More
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan untuk Papua menilai penyelesaian kisruh di Papua tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap hanya pintar berbicara, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah di lapangan.

Anggota Koalisi Perubahan untuk Papua, Abdul Rahim, mengatakan, selama ini Presiden atau pemerintah di bawahnya selalu menyatakan akan melakukan pendekatan tanpa kekerasan dan damai. Namun, dalam praktiknya, teror dan intimidasi selalu muncul di lapangan.

"Dalam pidato sih selalu manis, mengutamakan dialog. Kenyataannya, di bawah tetap berlangsung kekerasan. Karena itu kita sebut SBY pakai politik muka dua," kata Abdul Rahim kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (6/12/2011).

Siang ini, Koalisi Perubahan untuk Papua menyampaikan tuntutan kepada Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Kemenko Polhukam). Dipimpin oleh Ketua Umum Koalisi Rizal Ramli, Sekjen Antie Solaiman, dan Wakil Sekjen Edy Mulyadi, Markus Mabel, dan Ruth RA Karubay, mereka meminta pemerintah menghentikan penggunaan cara-cara kekerasan, seperti teror dan intimidasi, dalam penanganan masalah Papua.

Teror dan intimidasi itu antara lain dialami para mahasiswa asal Papua di Jakarta, terutama yang tinggal di asrama-asrama. Mereka didatangi orang-orang tertentu dan ditanya tentang banyak hal yang menimbulkan suasana ketakuatan.

Akibat teror tersebut, orangtua mahasiswa tersebut meminta anak-anak mereka pulang dan menghentikan sementara pendidikan mereka. Di Papua sendiri, menjelang tanggal 1 Desember lalu, rumah-rumah penduduk didatangi aparat keamanan dan penghuninya diminta mengibarkan bendera Merah Putih. Jika tidak, mereka dianggap bukan orang Indonesia dan diancam akan dibunuh. Bahkan kini banyak beredar pesan singkat (SMS) berisi teror dan sengaja ditebar untuk menimbulkan ketakutan di antara warga.

Koalisi Perubahan untuk Papua diterima oleh Deputi Menko Polhukam Bidang Komunikasi Politik Dalam Negeri Brigadir Jenderal TNI Judi Hariyanto. Mereka menyampaikan delapan pernyataan sikap kepada pemerintah melalui Menko Polhukam. Koalisi itu antara lain meminta pemerintah belajar dari penyelesaian konflik Aceh dan Timor Timur yang berlarut-larut sebagai akibat penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan yang acapkali kurang manusiawi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pendekatan kekerasan justru akan menambah kebencian dan rasa ingin merdekat pada diri orang Papua. Mereka merasa tidak nyaman dan aman dengan adanya patroli polisi dan tentara, seolah-olah mereka bisa diperlakukan seenaknya," kata Abdul Rahim.

Pendekatan tersebut, menurut Rahim, merupakan ekspresi ketakutan dan kecurigaan berlebihan pemerintah terhadap gerakan yang disebut separatis. Sikap paranoid itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai kekerasan yang melanggar hak asasi warga Papua.

Menanggapi pernyataan sikap itu Brigjen TNI Judi Hariyanto, mewakili Menko Polhukam, menegaskan akan tetap memprioritaskan pendekatan dialog dan berupaya mempertahankan kesatuan NKRI. "NKRI tetap menjadi harga mati kami," kata Abdul Rahim mengutip pernyataan Deputi Menko Polhukam dalam pertemuan siang tadi.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X