Zulkarnain: Perkara Lapindo Tak Bisa Dipaksakan ke Pengadilan

Kompas.com - 04/12/2011, 20:16 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011-2015 terpilih, Zulkarnain kembali mengklarifikasi soal surat penghentian penyidikan (SP3) kasus lumpur Lapindo yang diterbitkan saat dia menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurut Zulkarnain, selama menjabat Kejati Jatim 2008-2009, dirinya tidak pernah menerbitkan SP3. "Tidak mungkin penyidiknya polisi, yang hentikan jaksa. Dia (polisi) yang sidik, dia (polisi) yang punya kewenangan (SP3) itu," kata Zulkarnain di Jakarta, Minggu (4/12/2011).

Lebih jauh dia menjelaskan, perkara Lapindo sudah ditangani Kejati Jatim sejak 2006, saat Zulkarnain belum menjabat. Saat itu, perkara tersebut bukan masuk dalam kasus dugaan korupsi. "Bukan korupsi dugaannya.Waktu saya di Jatim, pidsus (pidana khusus), ini berkas bolak-balik, P19. Waktu saya di Jatim, di 2009, berkas ini kembali," tuturnya.

Saat berkas dikembalikan ke Kejati, Zulkarnain mengaku sempat meminta agar perkara itu diekspose. Namun, kasus Lapindo ini rupanya sudah diekspose lebih dulu oleh Kejaksaan Agung yang meminta Polda Jatim untuk melengkapi berkasnya. Kemudian, karena pihak Kepolisian tidak juga dapat melengkapi alat bukti, lanjut Zulkarnain, penyidikan perkara kasus Lapindo tersebut terpaksa dihentikan. "Mungkin dia (polisi) kesulitan mendapatkan ahli, jadi dihentikan, itu yang terjadi," katanya.

Zulkarnain menambahkan, selama ini ada salah persepsi di masyarakat soal SP3 perkara Lapindo tersebut. Hal yang harus diluruskan, katanya, SP3 perkara Lapindo di tingkat penyidikan sebenarnya lebih baik ketimbang harus memaksakan kasus masuk ke pengadilan tanpa alat bukti yang cukup. "Kalau keadaan demikian, penyidikan saja tidak cukup, kita paksakan, orang bebas, bermasalah besar, bahaya lagi buat aparat. Kalau penghentian, Masih bisa dibuka lagi," ungkapnya.

Lagipula, lanjut Zulkarnain, para korban lumpur Lapindo sudah mendapatkan ganti rugi yang setimpal. "Terhadap korban sudah diberikan ganti rugi. Pembayaran ganti rugi sampai empat kali NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), ini tidak normal, perdatanya sudah jalan dengan negosiasi, kok kita kesampingkan hal demikian? Itu tidak fair," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Nasional
Keluarga Ungkap Penyakit Tjahjo Kumolo, Dirawat 13 Hari di 3 Rumah Sakit

Keluarga Ungkap Penyakit Tjahjo Kumolo, Dirawat 13 Hari di 3 Rumah Sakit

Nasional
Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Abu Dhabi, Lakukan Pertukaran Sejumlah Dokumen Kerja Sama

Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Abu Dhabi, Lakukan Pertukaran Sejumlah Dokumen Kerja Sama

Nasional
BERITA FOTO: Airlangga Hartarto: Tjahjo Kumolo Mentor Saya

BERITA FOTO: Airlangga Hartarto: Tjahjo Kumolo Mentor Saya

Nasional
Sampaikan Belasungkawa, AHY Kenang Tjahjo Kumolo 'Support' Dirinya yang Terpilih Jadi Ketum Demokrat

Sampaikan Belasungkawa, AHY Kenang Tjahjo Kumolo "Support" Dirinya yang Terpilih Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Direktorat PPA Polri Dibentuk untuk Dukung UU TPKS, Puan Maharani Berikan Apresiasi

Direktorat PPA Polri Dibentuk untuk Dukung UU TPKS, Puan Maharani Berikan Apresiasi

Nasional
Bareskrim Dalami Laporan Sahroni terhadap Adam Deni

Bareskrim Dalami Laporan Sahroni terhadap Adam Deni

Nasional
Kapolri Harap Sosok Jenderal Hoegeng Diteladani Jajarannya

Kapolri Harap Sosok Jenderal Hoegeng Diteladani Jajarannya

Nasional
Kenang Tjahjo Kumolo, Mahfud: Sangat Teliti dalam Bekerja, Selalu Well Prepared

Kenang Tjahjo Kumolo, Mahfud: Sangat Teliti dalam Bekerja, Selalu Well Prepared

Nasional
BERITA FOTO: Jenazah Tjahjo Kumolo Dimakamkan di TMP Kalibata

BERITA FOTO: Jenazah Tjahjo Kumolo Dimakamkan di TMP Kalibata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.