Menteri Parpol Buruk dalam Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan hasil bahwa tiga kementerian yang menterinya berasal dari partai politik, yakni Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sera Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menempati peringkat terendah di antara instansi pusat yang disurvei.

Artinya, menteri dari partai politik prestasinya buruk dalam mengusung agenda reformasi birokrasi. "Kementerian yang menterinya dari parpol dikelola dengan integritas rendah. Mereka punya prestasi buruk dalam mengusung agenda reformasi birokrasi," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, kepada Kompas di Jakarta, Kamis (1/12/2011) malam.

Menurut Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK, Doni Muhardiansyah, survei memang tidak melihat kaitan langsung antara kementerian yang dipimpin oleh menteri dari parpol dan tingginya angka korupsi.

"Harus dilakukan survei lebih dalam lagi untuk mengonfirmasi hubungan ini karena ini di level layanan publik," kata Doni.

Doni mengatakan, survei menunjukkan bahwa masih terjadi praktik pemberian atau korupsi dalam layanan publik di instansi pemerintah.