Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang: Tentukan "National Interest"

Kompas.com - 01/12/2011, 16:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Widjojanto, Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, ke depan perlu ada penentuan fokus pada sektor tertentu dalam pemberantasan korupsi. Bambang menyebut langkah itu sebagai penentuan national interest.

Bambang mengadopsi kebijakan di banyak negara. Contohnya, di Amerika Serikat menentukan dua national interest yakni melindungi petani gandum dan peternak susu. Di Singapura melindungi sektor jasa dan keuangan, serta Thailand di sektor pertanian.

"Jangan sentuh itu (korupsi). Negara subsidi habis-habisan di sana," kata Bambang saat pemaparan visi dan misi ketika fit and proper test Capim KPK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (1/12/2011).

Bambang mengusulkan Indonesia menetapkan national interest di agrikultur. Pasalnya, kata dia, di sana menyentuh langsung mayoritas masyarakat miskin di pedesaan.

Bambang menjelaskan, setidaknya 15 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 sebesar Rp 1.435 triliun dialokasikan untuk agrikultur meliputi pertanian, nelayan, dan peternakan.

Bambang lalu membandingkan besarnya alokasi dana untuk agrikultur itu dengan data 70 persen penduduk Indonesia ada di pedesaan. Sebanyak 63 persen dari penduduk desa itu, kata dia, masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Kenapa saya meletakkan isu penduduk miskin, selama ini pemberantasan korupsi tidak langsung menyentuh masalah-masalah penduduk miskin," ucap penggiat anti korupsi itu.

"Kalau kita punya national interest yang jelas dan kita memberi fokus penegakan hukum di situ dan pemberantasan korupsi, maka kita akan bisa memberantas korupsi lebih efektif dan efisien," pungkas Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] KPK Jangan Gentar Tanggapi Tantangan Megawati | Pegi Setiawan Bebas tapi Kasus Pembunuhan Vina Belum Tuntas

    [POPULER NASIONAL] KPK Jangan Gentar Tanggapi Tantangan Megawati | Pegi Setiawan Bebas tapi Kasus Pembunuhan Vina Belum Tuntas

    Nasional
    Diminta Gibran Temui Puan terkait Pilkada Jateng, Kaesang: Belum Ada Jadwal

    Diminta Gibran Temui Puan terkait Pilkada Jateng, Kaesang: Belum Ada Jadwal

    Nasional
    Tanggal 11 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 10 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pengusutan Kasus Vina Bermasalah dari Awal

    Anggota DPR Sebut Pengusutan Kasus Vina Bermasalah dari Awal

    Nasional
    Hujan Deras, Pencarian 43 Korban Longsor Tambang Emas Gorontalo Dihentikan Sementara

    Hujan Deras, Pencarian 43 Korban Longsor Tambang Emas Gorontalo Dihentikan Sementara

    Nasional
    Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

    Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

    Nasional
    BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat, Komisi VI DPR: Ada Isu 'Fraud'

    BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat, Komisi VI DPR: Ada Isu "Fraud"

    Nasional
    Bencana Kesehatan di Gaza, Dompet Dhuafa Dirikan RS Darurat

    Bencana Kesehatan di Gaza, Dompet Dhuafa Dirikan RS Darurat

    Nasional
    Bakamla RI Dapat Hibah Kapal Patroli Baru dari Jepang

    Bakamla RI Dapat Hibah Kapal Patroli Baru dari Jepang

    Nasional
    Kemendagri Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Korupsi di Pemda

    Kemendagri Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Korupsi di Pemda

    Nasional
    MKD Diminta Lekas Tindak Oknum Judi Online di DPR, Jangan Terpaku Privilese

    MKD Diminta Lekas Tindak Oknum Judi Online di DPR, Jangan Terpaku Privilese

    Nasional
    KPU Kaji Opsi Buka Lagi Pencalonan Independen Pilkada Imbas Putusan MA

    KPU Kaji Opsi Buka Lagi Pencalonan Independen Pilkada Imbas Putusan MA

    Nasional
    Tokoh Eks Jamaah Islamiyah Dinilai Patut Dirangkul Tinggalkan Doktrin Ekstrem

    Tokoh Eks Jamaah Islamiyah Dinilai Patut Dirangkul Tinggalkan Doktrin Ekstrem

    Nasional
    Jawab Megawati, KPK Klaim Tak Targetkan Afiliasi Politik Tersangka Korupsi

    Jawab Megawati, KPK Klaim Tak Targetkan Afiliasi Politik Tersangka Korupsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com