Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haikal: Tidak Ada SK Pemecatan Yusuf Supendi

Kompas.com - 29/11/2011, 15:57 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang gugatan Yusuf Supendi kepada 10 petinggi PKS telah memasuki pemeriksaan Saksi. Haikal Mufid, mantan anggota Dewan Syariah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI yang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus perdata ini menyatakan tidak ada surat keputusan (SK) pemecatan yang diberikan PKS kepada Yusuf Supendi.

"Tidak ada (SK Pemecatan)," kata Haikal saat ditanyai ada-tidaknya SK Pemecatan oleh Ketua Majelis Hakim Subyantoro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2011).

Haikal Mufid juga menyatakan, pemecatan yang dialami oleh Yusuf Supendi tidak sesuai aturan partai. Alasannya, penerapan sanksi terhadap anggota yang diduga melanggar hukum seharusnya melalui beberapa prosedur atau tahapan yang diatur dalam aturan partai Pasal 6 tentang hak-hak khusus anggota.

Anggota yang diduga melakukan pelanggaran seharusnya melalui tahap-tahap sidang Misbah dan Qodho. Dalam Misbah, internal partai akan mendiskusikan dan menyeleksi apakah kasus yang bersangkutan layak dibawa ke pengadilan. Jika masalah belum terselesaikan pada tahap ini, akan dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi, tahap Qodho. Jika terbukti, anggota yang bermasalah akan dipertimbangkan untuk mendapat sanksi pemecatan.

"Prosedur ini tidak terjadi dalam kasus Ustad Yusuf Supendi. Pemecatannya tidak melalui tahap-tahap itu," kata saksi.

Yusuf Supendi adalah salah seorang pendiri Partai Keadilan yang kemudian menjadi PKS. Yusuf Supendi disebutkan telah dipecat sejak 29 Oktober 2009. Namun, Yusuf sendiri baru mengetahui pemecatannya pada 19 Maret 2011 melalui pemberitaan di media massa.

Yusuf kemudian mengajukan gugatan ke PN Jaksel atas 10 petinggi PKS. Ia meminta ganti rugi sebesar Rp 42,7 miliar berdasarkan kerugian material dan nonmaterial yang dialaminya sebagai dampak pemecatan. Di antaranya, hilangnya sumber pendapatan sebagai anggota DPR, pendapatan sebagai pengurus partai, dan pendapatan dari dakwah. Pasca-pemecatan, istri Yusuf juga mengalami stroke dan memerlukan perawatan medis intensif.

Adapun 10 tergugat dari pihak PKS, di antaranya, Ketua Majelis Syuro KH Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, dan Tifatul Sembiring.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com