Bebaskan Dialog Jakarta-Papua dari Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan Widjojo berharap agar proses dialog Jakarta dan Papua bebas dari kepentingan-kepentingan politik. Unsur-unsur representasi, format, mekanisme dan agenda dialog harus merupakan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik.

"Perbedaan-perbedaan posisi politik sebaiknya tidak ditonjolkan agar suasana ramah dan positif bisa terbangun. Niat yang kuat untuk saling memberi dan menerima akan membuka jalan bagi dialog yang produktif, adil, dan bermatabat," ujar Muridan dalam seminar bertajuk "Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua" yang berlangsung di Pusat Studi Jepang UI, Depok, Selasa (29/11/2011).

Ia menilai, semakin tinggi kadar sepakatan di dalam proses pra-dialog dan dialog, akan semakin tinggi pula tingkat legitimasi hasil dialog. "Dan ketika semakin tinggi legitimasi hasil dialog itu, semakin tinggi pula kemungkinan keberhasilan implementasinya bagi rakyat Papua dan pemerintah ke depannnya nanti," kata Muridan.

Oleh karena itu, ia berharap, agar pihak pemerintah dan pihak-pihak yang mewakili masyarakat Papua dapat membangun komunikasi yang konstruktif untuk menemukan kepentingan dan platform bersama. Dialog tersebut, kata Muridan, harus dapat menghasilkan kesepakatan damai yang dapat diterima oleh sebagian besar rakyat Papua, pemerintah, dan publik internasional.

"Karena itu kita semua berkepentingan untuk menjaga agar proses dan subtansi hasil dialog tidak merupakan hasil rekayasa yang sepihak. Jika rekayasa terjadi di luar kontrol, kita akan terjebak kembali di dalam kubangan konflik yang sama," kata Muridan.

Proses pelaksanaan dialog Jakarta-Papua terus diupayakan untuk mengatasi berbagai persoalan di Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usai rapat terbatas mengenai persoalan di Papua pada Rabu (9/11/2011) sempat menyingung soal upaya pemerintah terhadap persoalan tersebut. Menurut Presiden, langkah dialog penting dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Pemerintah juga telah membuat Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diketuai oleh Bambang Dharmono. Selain itu, pemerintah juga sudah menunjuk Farid Husein untuk menjadi perantara untuk mempercepat proses dialog Jakarta-Papua.