Bebaskan Dialog Jakarta-Papua dari Kepentingan Politik

Kompas.com - 29/11/2011, 13:32 WIB
Penulis Ary Wibowo
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan Widjojo berharap agar proses dialog Jakarta dan Papua bebas dari kepentingan-kepentingan politik. Unsur-unsur representasi, format, mekanisme dan agenda dialog harus merupakan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik.

"Perbedaan-perbedaan posisi politik sebaiknya tidak ditonjolkan agar suasana ramah dan positif bisa terbangun. Niat yang kuat untuk saling memberi dan menerima akan membuka jalan bagi dialog yang produktif, adil, dan bermatabat," ujar Muridan dalam seminar bertajuk "Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua" yang berlangsung di Pusat Studi Jepang UI, Depok, Selasa (29/11/2011).

Ia menilai, semakin tinggi kadar sepakatan di dalam proses pra-dialog dan dialog, akan semakin tinggi pula tingkat legitimasi hasil dialog. "Dan ketika semakin tinggi legitimasi hasil dialog itu, semakin tinggi pula kemungkinan keberhasilan implementasinya bagi rakyat Papua dan pemerintah ke depannnya nanti," kata Muridan.

Oleh karena itu, ia berharap, agar pihak pemerintah dan pihak-pihak yang mewakili masyarakat Papua dapat membangun komunikasi yang konstruktif untuk menemukan kepentingan dan platform bersama. Dialog tersebut, kata Muridan, harus dapat menghasilkan kesepakatan damai yang dapat diterima oleh sebagian besar rakyat Papua, pemerintah, dan publik internasional.

"Karena itu kita semua berkepentingan untuk menjaga agar proses dan subtansi hasil dialog tidak merupakan hasil rekayasa yang sepihak. Jika rekayasa terjadi di luar kontrol, kita akan terjebak kembali di dalam kubangan konflik yang sama," kata Muridan.

Proses pelaksanaan dialog Jakarta-Papua terus diupayakan untuk mengatasi berbagai persoalan di Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usai rapat terbatas mengenai persoalan di Papua pada Rabu (9/11/2011) sempat menyingung soal upaya pemerintah terhadap persoalan tersebut. Menurut Presiden, langkah dialog penting dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Pemerintah juga telah membuat Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diketuai oleh Bambang Dharmono. Selain itu, pemerintah juga sudah menunjuk Farid Husein untuk menjadi perantara untuk mempercepat proses dialog Jakarta-Papua.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

    Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

    Nasional
    Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

    Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

    Nasional
    RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

    RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

    Nasional
    Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

    Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

    Nasional
    Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

    Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

    Nasional
    Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

    Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

    Nasional
    Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

    Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

    Nasional
    Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

    Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

    Nasional
    Dubes RI Sebut UAS Tak Ajukan Permohonan Bantuan ke KBRI untuk Masuk Singapura

    Dubes RI Sebut UAS Tak Ajukan Permohonan Bantuan ke KBRI untuk Masuk Singapura

    Nasional
    Pasca-pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

    Pasca-pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

    Nasional
    Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

    Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

    Nasional
    Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

    Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

    Nasional
    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    Nasional
    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Nasional
    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.