Papua di Persimpangan Jalan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai aksi kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan yang tak kunjung usai, membuat Papua bak berjalan di atas pentas yang penuh duri dan jebakan, di mana darah dan air mata terus mengalir tanpa henti. Kini Papua berada di suatu persimpangan jalan, setelah 49 tahun menjadi bagian dari Indonesia.

Demikian diungkapkan anggota Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di Papua Karel Phil Erari dalam seminar bertajuk 'Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua' di Pusat Studi Jepang UI, Depok, Selasa (29/11/2011).

Menurut Karel, proses panjang perjalanan rakyat Papua mencapai kemakmuran harus dijadikan prioritas utama bagi Pemerintah. "Suatu dialog kemanusiaan yang dibangun secara adil, komprehensif, dan bermatabat harus menjadi suatu barang yang tidak bisa dielakkan lagi. Sudah begitu banyak penderitaan rakyat Papua demi menentukan arah hidupnya. Mereka butuh kejelasan sikap dari pemerintah," kata Karel.

Karel mengungkapkan, jika dilihat dari perspektif sejarah, Papua menjadi masalah, ketika Presiden Soekarno, secara resmi mendeklarasikan Tiga Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961. Setelah itu, berbagai permasalahan muncul dalam proses integrasi Papua pada periode 1962 hingga 1969, salah satunya seperti pada proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang didugai cacat hukum, karena terdapat permainan intelijen.

"Jadi, masa transisi pada 1962 hingga 1969 itu adalah awal dari pelanggaran HAM dan pendudukan Papua, dengan dua ciri khas, yaitu pembunuhan atas rakyat, pencurian harta milik dan sumber daya alam. Apalagi pada 1967, PT Freeport Indonesia mulai masuk ke tanah Papua. Semenjak peristiwa itulah, pelanggaran HAM telah terjadi secara sistematis dan berkelanjutan hingga kini," tuturnya.

Menurut Karel, salah satu hal yang harus diapresiasi dari berbagai hal tersebut, adalah kesabaran rakyat Papua. Meskipun banyak mengalami kekerasan fisik, pembunuhan hingga proses marginalisasi, rakyat Papua, kata Karel, tetap menjadikan hal tersebut sebagai perjuangan dirinya sendiri.

"Lihat saja begitu sabarnya rakyat Papua itu dengan kegagalan pemerintah, dalam fenomena otonomi khusus, dan lainnya disertai eksploitasi sumber daya alam darat maupun laut yang semakin menyempurnakan proses marginalisasi keterpinggiran rakyat Papua. Ini harus dilihat sebagai perjuangan yang besar," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Karel, jika melihat berbagai permasalahan tersebut, jika ingin tetap melihat Papua masih sebagai bagian dari NKRI, pemerintah harus menjadikan dialog Jakarta-Papua sebagai bentuk penyelesaian permasalahan di Papua. Pasalnya, kalangan masyarakat Sipil Papua, menurut Karel, saat ini telah tiba kepada posisi untuk menuntut hak kedaulatan politik.

"Hal itu dapat dilihat dilihat dalam hasil sidang Sinode GKI ke-16, Oktober lalu, yang mengeluarkan pesan mendorong Hak Menentukan Nasib Sendiri orang papua sesuai dengan rekomendasi World Allinance of Reform Churche 2004. Maka dari itu, kini rakyat Papua berada dalam suatu persimpangan jalan, suatu Cross Road. Tinggal kita lihat bagaimana upaya pemerintah menyikapi ini semua," kata Karel.