Ubah Total Persepsi Pemerintah soal Papua

Kompas.com - 29/11/2011, 12:59 WIB
Penulis Ary Wibowo
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai dari pusat hingga kabupaten perlu mengubah total perspektifnya dalam melihat Papua. Pemerintah harus mampu keluar dari jebakan simbol dan paradigma separatisme dan secara realistis memahami persoalan Papua.

Demikian diungkapkan peneliti LIPI Muridan Widjojo dalam seminar bertajuk "Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua" yang berlangsung di Pusat Studi Jepang UI, Depok, Selasa (29/11/2011). Paradigma separatisme dan pendekatan keamanan yang sering dipakai oleh pemerintah, menurut Muridan, harus diubah ke paradigma perdamaian dan keadilan dengan pendekatan dialog.

"Nilai ke-Indonesiaan di Papua harus dibangun dengan kebijakan konkret langsung menyentuh akar persoalan yang nyata. Nasionalisme Indonesia orang Papua bisa dibangun melalui perbaikan kebijakan yang hasilnya secara konkret dapat dinikmati oleh orang asli Papua," ujar Muridan.

Dikatakan, salah satu contoh langkah konkret perubahan perspektif pandangan tersebut yakni mengenai simbol-simbol perlawanan orang Papua. Dengan adanya pergeseran paradigma tersebut, Muridan mengharapkan, kebijakan pemerintah akan lebih akomodatif dan toleran terhadap perlawanan simbolis rakyat Papua.

"Simbol-simbol perlawanan tersebut seharusnya dapat diadopsi sebagai simbol baru Papua dan dianggap menjadi bagian dari simbol identitas Indonesia," kata Muridan.

Ia menjelaskan, selama ini definisi ke-Indonesiaan pada praktiknya direduksi hanya pada batas ritual-ritual kenegaraan dan penghotmatan berlebih pada simbol kenegaraan. Menjaga integritas NKRI terkadan selalu diidentikan dengan menjaga secara membabi buta simbol-simbol kenegaraan.

"Lihat saja, bagaimana aparat keamanan sangat reaktif terhadap pengibaran bendera Bintang Kejora. Untuk menghentikan kegiatan itu dikerahkan pasukan keamanan dalam jumlah besar. Pasal makar 106 KUHP tanpa ragu dipakai, dan seorang dapat dihukum 15 tahun karenanya. Seakan-akan pengibaran bendera mengancam integritas NKRI. Sedangkan kalau kemiskinan itu didiamkan saja," ucapnya.

Muridan menilai, vonis berat dan penanganan berlebihan itu tidak akan membuat orang Papua berhenti mengibarkan bintang kejora atau berteriak merdeka. Menurutnya, hasil dari kebijakan tersebut justru menghasilkan tuduhan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi dan bentuk pelanggaran HAM lainnya.

"Karena itu, perubahan perspektif itu sangat penting, karena konflik kekerasan dan ketegangan yang diakibatkan oleh permainan simbol itu dapat diselesaikan, dan sumber daya yang ada baik yang dimiliki pemerintah dan rakyat Papua dapat diarahkan pada penyelesaian masalah yang konkret dan nyata yang dirasakan oleh rakyat Papua," kata Muridan.

Dengan merasakan perbaikan-perbaikan nyata tersebut, menurut Muridan, citra positif Indonesia dengan sendirinya akan terbangun. Dengan citra itu, tanpa direkayasa rakyat Papua akan dengan sendirinya menghormati dan mengakui simbol-simbol kedaulatan RI seperti merah putih dan garuda pancasila.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Nasional
    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

    Nasional
    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

    [POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

    Nasional
    Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

    Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

    Nasional
    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

    Nasional
    Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

    Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

    Nasional
    Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

    Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

    Nasional
    Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

    Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

    Nasional
    'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

    "Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

    Nasional
    Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

    Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

    Nasional
    Semangat Kebangkitan Bersama

    Semangat Kebangkitan Bersama

    Nasional
    Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

    Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.